Edhy Prabowo Segera Diadili Terkait Skandal Ekspor Benih Lobster

Syahrul Ansyari, Edwin Firdaus
·Bacaan 2 menit

VIVA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, akan segera diadili di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta. Hal ini mengingat langkah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur yang menjerat Edhy Prabowo.

Selain Edhy Prabowo, tim penyidik juga telah merampungkan berkas penyidikan dua staf khusus Edhy, yakni Safri dan Andreau Pribadi Misanta; sekretaris pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; serta staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan berkas penyidikan enam tersangka penerima suap dari eksportir benur itu telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan keenam tersangka ke tahap penuntutan atau tahap II.

"Hari ini tim penyidik melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka EP dan kawan-kawan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, berkas perkara para Tersangka dimaksud telah dinyatakan lengkap atau P21," kata Ali Fikri kepada awak media, Rabu, 24 Maret 2021.

Baca juga: Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Rp3 Miliar dari Eks Caleg Gerindra

Dengan pelimpahan ini, penahanan Edhy dan lima tersangka lainnya beralih dan dilanjutkan oleh Tim JPU masing-masing selama 20 hari ke depan terhitung 24 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021.

Seiring dengan pelimpahan itu, tim Jaksa KPK memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Edhy dan lima orang lainnya. Nantinya, Jaksa akan melimpahkan surat dakwaan keenam terdakwa tersebut kepada Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan.

"Persidangan diagendakan di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Ali.

Untuk merampungkan penyidikan perkara suap yang menjerat Edhy Prabowo dan kawan-kawan ini, tim penyidik telah memeriksa sekitar 157 saksi dari berbagai pihak. Para saksi itu, di antaranya berasal dari pihak internal di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Dan dari unsur swasta yaitu para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP tahun 2020," katanya.