Efek Kudeta Militer, Jepang Tangguhkan Bantuan ke Myanmar

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Tokyo - Jepang menghentikan bantuan baru ke Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta militer di negara tersebut, tetapi akan menghentikan sanksi yang dijatuhkan oleh negara lain terhadap pejabat tinggi.

Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi.

Jepang adalah penyalur bantuan utama untuk Myanmar, dan Menlu Motegi mengatakan bahwa penangguhan bantuan tersebut akan mengirimkan pesan yang jelas.

"Untuk Myanmar, Jepang adalah penyedia bantuan ekonomi terbesar," kata Menlu Motegi kepada parlemen, Selasa (30/3).

"Apa sikap Jepang dalam hal bantuan ekonomi? Tidak ada bantuan baru. Kami mengambil posisi yang jelas ini," ujarnya.

"Kebijakan mana yang benar-benar efektif untuk Myanmar? Saya kira jawabannya jelas," jelas Menlu Motegi.

"Bukan karena sanksi itu berani dan non-sanksi tidak berani," katanya kepada komite legislatif, seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (31/3/2021).

Penangguhan tersebut dilaporkan hanya mempengaruhi bantuan baru, bukan proyek yang sudah ada, menurut media lokal Jepang.

Jepang Miliki Hubungan Ekonomi yang Kuat dengan Myanmar

Para pengunjuk rasa mengambil bagian dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Myitkyina di negara bagian Kachin Myanmar (8/3/2021). Bentrokan warga anti kudeta militer dengan aparat keamanan Myanmar masih terus berlangsung. (AFP/STR)
Para pengunjuk rasa mengambil bagian dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Myitkyina di negara bagian Kachin Myanmar (8/3/2021). Bentrokan warga anti kudeta militer dengan aparat keamanan Myanmar masih terus berlangsung. (AFP/STR)

Inggris, Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengumumkan serangkaian sanksi yang menargetkan polisi dan komandan militer Myanmar yang terkait dengan kudeta, serta perusahaan milik militer negara itu.

Tetapi Jepang, yang memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Myanmar dan hubungan jangka panjang dengan militernya, telah memilih untuk tidak mengambil tindakan hukum secara langsung.

Lebih dari 500 warga sipil telah tewas dalam kekerasan oleh militer Myanmar terhadap demonstran, dan negara-negara barat telah meningkatkan kecaman mereka dalam kampanye anti-kudeta.

Jepang telah mengkritik kudeta di Myanmar dan menyerukan pemulihan demokrasi, tetapi telah menghadapi seruan untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam krisis tersebut.

Negara tersebut juga secara tradisional memelihara hubungan baik dengan Myanmar, sementara juga mendukung perjuangan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, yang pernah tinggal di Kyoto sebagai peneliti saat usia muda.

Ribuan warga dan beberapa ratus perusahaan Jepang diyakini berada di Myanmar, dan Jepang dilaporkan sebagai investor asing terbesar kelima di negara tersebut.

Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar

Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)

Saksikan Video Berikut Ini: