Ekonom: Pemerintah Punya 5 Opsi Atasi Utang BUMN Karya yang Menggunung

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom senior, Fadhil Hasan, melihat bahwa pemerintah harus cepat mengatasi utang BUMN Karya yang menggunung. Jika dibiarkan, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan.

"Terlalu banyaknya penugasan BUMN Karya ditambah inefisiensi organisasi menyebabkan kesulitan keuangan serius, yang jika dibiarkan akan membuat bangkrut," ungkap Fadhil dalam diskusi Narasi Institute bertajuk "Mencari Jalan Keluar Menggunungnya Utang BUMN Karya" pada Jumat (9/4/2021).

Fadhil menegaskan, saat ini pengelolaan BUMN karya dipenuhi agent-principle problem yang merusak keuangan BUMN tersebut. Selain itu, direksi BUMN masih diwarnai oleh faktor non-competency.

Menurutnya, BUMN karya lebih banyak melayani kepentingan politik pemerintah, dan bukan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

"Bagi Narasi Insistitute, langkah ini akan menjadi berbahaya untuk pemerintah karena begitu BUMN karya mengalami kesulitan keuangan, akhirnya pemerintah juga akan menanggung beban keuangan tersebut," jelasnya.

Solusi

Lima ruas bagian dari Tol Trans Jawa yang dikerjakan oleh Jasa Marga dan Waskita Karya siap diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (Dok Kementerian BUMN)
Lima ruas bagian dari Tol Trans Jawa yang dikerjakan oleh Jasa Marga dan Waskita Karya siap diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (Dok Kementerian BUMN)

Narasi Institute melihat ini akan menimbulkan persoalan kredibilitias BUMN secara keseluruhan bila tidak segera dicarikan solusinya. Setidaknya ada lima solusi yang ditawarkan.

Pertama, BUMN tersebut dibiarkan dilikuidasi. Kedua, penambahan saham pemerintah lewat anggaran negara.

Sementara opsi ketiga yaitu akuisisi melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Opsi keempat adalah melakukan restrukturisasi melalui penjualan proyek-proyek yang laku dijual. Kemudian, dana tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajiban lancarnya BUMN.

Opsi kelima dengan melakukan privatisasi BUMN tersebut. "Meski opsi terakhir tersebut tidak populer, dan sulit mencari sektor swasta di tengah ekonomi sulit saat ini," ungkap Fadhil.