Ekonomi RI Minus 2,07 Persen, Menko Airlangga: Lebih Baik dari Banyak Negara di Dunia

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 masih lebih baik dibandingkan beberapa negara di dunia. Di mana pertumbuhan ekonomi domestik pada 2020 tercatat minus 2,07 persen.

"Perekonomian Indonesia terkontraksi sekitar -2,19 ini kuartal IV-2020 dan seluruh tahun terkontraksi minus 2,07 dan masih sedikit lebih baik dari banyak negara di dunia," kata dia dalam acara Indonesia Economic Outlook 2021, secara virtual, Senin (8/2).

Dia menambahkan, perekonomian dunia diproyeksi akan pulih pada 2021, dengan rentang 4-5 persen. Sejalan dengan pemulihan perekonomian dunia, Indonesia juga diprediksi akan pulih pada 2021.

"Ekonomi kita didominasi oleh konsumsi rumah tangga, dan sekarangn mulai menunjukan tren perbaikan, manufaktur masih berada di level ekspansi 52,2, dimana indeks kepercayaan konsumen juga tumbuh," kata dia.

Beberapa tanda-tanda pemulihan juga sudah terlihat dari permintaan kredit bisnis yang terus bertambah. Hal ini merefleksikan pemulihan di level kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Pada saat bersamaan, realisai investasi juga tumbuh merefleksikan kepercayaan investor.

Indikator lain juga menunjukan pertumbuhan, seperti perkuatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks rupiah serta peningkatan harga komoditas yang memberikan keuntungan. Di tambah surplus neraca dagang sebesar USD 2,121 billion, tertinggi sejak 2011.

"Berdasarkan pertumbuhan-pertumbuhan ini, bisa dilihat pemulihan ekonomi Indonesia sudah dalam jalan yang benar. Pemerintah juga melanjutkan langkah mitgasi Covid-19 pandemi dan mengambil momentum ini unntuk mempercepat pemluihan ekonomi," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Indef Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Minus 1 Persen di Kuartal I-2021

Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Selasa (30/7/2019). Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama dengan pemerintah menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran angka 5,2% pada 2019 atau melesat dari target awal 5,3%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Selasa (30/7/2019). Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama dengan pemerintah menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran angka 5,2% pada 2019 atau melesat dari target awal 5,3%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

INDEF memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2021 sekitar minus 1 persen. Prediksi tersebut tidak terlepas dari situasi penyebaran virus corona, perkembangan daya beli masyarakat dan inflasi yang dibawah 1,5 persen pada Januari 2021.

"Kami perkirakan tahun 2021 pada kuartal I ini minus 1 persen," kata Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad di Jakarta, Minggu (7/2/2021).

Tauhid menjelaskan hingga kini beberapa hal belum menunjukkan adanya perubahan signifikan yang terjadi di awal tahun ini.

"Ini masih belum banyak berubah, ada perbaikan tetapi masih lambat," kata dia.

Apalagi, penyaluran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih belum optimal. Tak hanya itu, pemberlakuan kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Apalagi kita masih akan melanjutkan kebijakan PPKM pada 9 Februari dengan skala mikro," kata dia.

Tentunya, hal ini masih akan berdampak pada sektor perekonomian. Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal pertama tahun ini masih akan tetap tumbuh minus.

"Jadi jangan berharap dengan situasi sekarang akan tumbuh positif. Kita perkirakan minus 1 persen, belum bisa positif," kata di mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Indef: Suku Bunga Acuan Rendah Belum Cukup Dongkrak Kredit dan Konsumsi

Suasana pemukiman dan gedung pencakar langit diambil dari kawasan Grogol, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Perbaikan ekonomi, bahkan sudah terjadi di kuartal III-2020. Di mana pada kuartal ke II-2020 pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi minus 5,32 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Suasana pemukiman dan gedung pencakar langit diambil dari kawasan Grogol, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Perbaikan ekonomi, bahkan sudah terjadi di kuartal III-2020. Di mana pada kuartal ke II-2020 pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi minus 5,32 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun penuh 2020 menyentuh angka -2,07 persen. Angka ini membaik dari kontraksi kuartal per kuartal yang terjadi tahun 2020.

Selain merealokasi anggaran dan menggenjot stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan lain seperti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) juga menjadi senjata pemerintah untuk meningkatkan konsumsi dan kredit. Kenyataannya, kebijakan tersebut masih belum cukup optimal.

"Padahal dari sisi kebijakan fiskal dah dicoba diturunkan. Jadi 3,75 persen (suku bunga acuan). Kalau normal harusnya pembentukan kapital langsung terbentuk cepat, tapi di tengah pandemi nggak berikan kontribusi signifikan," ujar Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman dalam konferensi pers Indef, Minggu (7/2/2021).

Rizal mengatakan, kemungkinan terdapat kebijakan yang tidak distimulasi dengan optimal sehingga pengusaha dan konsumen tidak merespon penurunan suku bunga acuan ini. Karena tidak ada respon, maka permintaan tidak kunjung naik.

Apalagi suku bunga kredit terus diturunkan hingga menyentuh angka hampir 11 persen. Hal ini justru dinilai memperdalam kontraksi pertumbuhan ekonomi 2020.

"PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dengan dorongan BI rate ditekan mestinya pembentukan modalnya justru lebih tinggi. Anehnya di 2020 dengan ditekan BI Rate pembentukan modal tidak terjadi secara besarannya tidak sesuai diharapkan," kata Rizal.

Menurutnya, daya beli yang masih lemah ditambah kasus Covid-19 yang bertambah dan sulit dikendalikan membuat efektivitas penurunan suku bunga ini tidak bekerja dengan maksimal.

"Suku bunga kredit konsumsi juga diturunkan ditambah juga insentif untuk dorong supply demand driven, dengan berbagai insentif bansos untuk dorong demand driven malah negatif juga. Ini tentu permasalahannya ada di daya beli. Ditambah dengan Covid-19 yang semakin berkecamuk," jelasnya.