Eks Dirut PLN Eddie Widiono Terancam Penjara 20 tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Eddie Widiono Suwondho menjalani sidang perdananya di Pengadilan tindak pidana Korupsi (Tipikor), Senin (15/8/2011) dengan agenda pembacaan surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum pada KPK.

Dirut PLN periode 2001-2008 ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada proyek outsourcing Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2006.

Menurut JPU dalam dakwaannya, Eddie berperan dalam menunjuk PT Netway Utama sebagai rekanan proyek tersebut. Penunjukkan itu, kata JPU, dilakukan hanya melalui perintah dan tanpa proses tender.

"Terdakwa tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris memberitahukan Margo Santoso bahwa Dewan Komisaris menerima dan mendukung rencana outsourcing roll out CIS RISI dan menyetujui permintaan untuk melanjutkan negosiasi dengan PT Netway," kata jaksa Muhibuddin membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Senin (15/8).

Perintah penunjukan langsung yang dilakukan Eddie tersebut, kata Jaksa, menyalahi keputusan direksi dan tidak sesuai dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Akibat penunjukkan langsung itu, negara pun dirugikan sebesar Rp 46,1 miliar.

Nilai ini didapat setelah berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek outsourcing tahun 2004-2006 itu sebenarnya hanya membutuhkan dana sebesar Rp 92,2 milliar dan bukan Rp 137,1 miliar.

Selisihnya, sebanyak Rp 46,1 miliar disinyalir telah memperkaya Gani Abdul Gani selaku bos Netway.  "Padahal pembebanan biaya pengadaan seharusnya Rp 46,089 miliar," ucap Muhibuddin.

Berdasarkan seluruh fakta yuridis itu, tim jaksa yang terdiri dari Muhibuddin dan Risma Ansyari pun mendakwa Eddie melakukan tindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan mantan General Manager PLN Disjaya Tangerang Margo Santoso dan Fahmi Mochtar serta Direktur Utama PT Netway Utama Gani Abdul Gani.

Tim jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan dakwaan subsideritas untuk menjerat Eddie. Anggota Dewan Energi Nasional itu didakwa menggunakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya maksimal hukuman 20 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.

Terdakwa Eddie yang mengenakan baju koko warna krem mengaku tidak mengerti dengan dakwaan jaksa. Mantan Direktur Pemasaran dan Distribusi PLN itu akan menuangkan keberatannya atas dakwaan jaksa lewat nota eksepsi. Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suamba memerintahkan agar nota keberatan terdakwa disampaikan pada sidang selanjutnya, Selasa pekan depan (23/8).

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.