Eksklusif: Dukungan untuk unjuk rasa demokrasi Hong Kong merosot jelang pemberlakuan UU Keamanan Nasional

HONG KONG (Reuters) - Dukungan kepada unjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong yang telah berlangsung selama setahun merosot dan kini aksi itu hanya mendapat dukungan dari mayoritas tipis.

Fakta itu merupakan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters saat kota itu bersiap menyambut pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang dirancang Beijing.

Unjuk rasa meluas Juni lalu yang dipicu oleh RUU yang kini telah dicabut yang bisa memungkinkan ekstradisi para terdakwa ke China daratan. Aksi itu kemudian berubah menjadi desakan untuk demokrasi yang lebih besar dan sering melibatkan bentrokan dengan polisi.

Unjuk rasa itu telah dimulai kembali, tetapi dengan peserta yang jauh lebih sedikit, sejak China mengumumkan rencana pemberlakuan UU Keamanan, yang telah membuat khawatir pemerintah-pemerintah asing dan para aktivis demokrasi di Hong Kong.

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Opini Publik Hong Kong antara 15-18 Juni menunjukkan bahwa undang-undang tersebut ditentang oleh mayoritas warga di pusat keuangan itu.

Tetapi jajak pendapat juga menunjukkan dukungan kepada unjuk rasa menurun menjadi 51 persen dari semula 58 persen dalam jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan Reuters pada Maret. Sementara penolakan atas aksi itu naik menjadi 34 persen dari semula 28 persen.

"Ini mungkin psikologis, karena warga Hong Kong menyaksikan Beijing semakin mengambil kebijakan garis keras," kata Ming Sing, profesor ilmu sosial pada Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong.

"Jika Anda tetap bersikeras (dengan tuntutan) maka itu tidak praktis."

Peristiwa-peristiwa di lapangan juga menunjukkan hilangnya momentum, dengan sebagian besar demonstrasi dalam beberapa pekan terakhir hanya dihadiri oleh ratusan orang dan berakhir dengan cepat. Polisi, yang menggunakan alasan pembatasan virus corona, tidak memberikan izin untuk unjuk rasa baru-baru ini dan telah menangkap sejumlah besar dari mereka yang hadir.

Serikat-serikat buruh pro-demokrasi dan sebuah kelompok mahasiswa pekan lalu gagal mengumpulkan cukup dukungan untuk melakukan pemogokan guna menentang usulan undang-undang keamanan itu.

Pergeseran dalam jumlah dukungan terhadap protes itu telah terjadi terutama pada tingkat ekstrim, dengan mereka yang sangat mendukung turun menjadi 34 persen dari 40 persen dan mereka yang sangat menentang naik menjadi 28 persen dari 21 persen. Jumlah mereka yang "agak" mendukung atau menentang protes tetap stabil.

Tuntutan khusus dari gerakan ini juga mencatat penurunan dukungan. Permintaan pembentukan komisi penyelidikan independen untuk mengkaji cara polisi menangani demonstrasi menunjukkan penurunan 10 persen dari Maret menjadi 66 persen.

Hak pilih universal, permintaan utama lainnya, didukung oleh 61 persen, turun dari 68 persen. Tuntutan atas pengunduran diri pemimpin Hong Kong Carrie Lam didukung oleh 57 persen versus 63 persen tiga bulan lalu.

Penolakan terhadap tuntutan itu naik menjadi 21 persen dari 15 persen.

Samson Yuen, asisten profesor jurusan ilmu politik pada Universitas Lingnan, mengatakan dukungan kepada tuntutan para demonstran "masih tinggi" tetapi bisa saja turun saat hukum keamanan mengalahkan unjuk rasa sebagai topik utama dalam wacana publik.

"Siapa yang masih berbicara tentang tuntutan (protes) saat hukum keamanan nasional akan diterapkan?," kata Yuen.

Kantor Lam dan Kantor Urusan Hong Kong dan Makau China, yang berada di bawah Dewan Negara, atau kabinet, tidak menanggapi permintaan komentar.

Untuk jajak pendapat, yang memiliki margin kesalahan plus atau minus 3,2 poin persentase, 1.002 responden disurvei secara acak melalui telepon. Hasilnya dibandingkan menurut angka populasi terbaru.


PENOLAKAN PADA UU KEAMANAN

Jajak pendapat itu dilakukan ketika niat Beijing dalam memperkenalkan undang-undang anti-terorisme, subversi, separatisme, dan campur tangan asing telah diketahui namun rinciannya belum tersedia.

Sementara rancangan undang-undang baru belum selesai, fitur-fitur utama dari undang-undang tersebut telah dirilis, yang mengungkapkan bahwa otoritas pusat Partai Komunis akan memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk menegakkannya, termasuk hak interpretasi akhir.

Jajak pendapat menunjukkan 49 persen responden sangat menentang langkah Beijing, dengan 7 persen "agak" menentangnya. Dukungan untuk undang-undang ini meningkat menjadi 34 persen, dengan sisanya acuh tak acuh atau ragu-ragu.

"Saya keberatan dengan undang-undang itu karena pemerintah (Beijing) ikut campur dalam urusan Hong Kong," kata insinyur Charles Lo (29) yang berpartisipasi dalam survei itu. "Itu juga akan menekan kebebasan berbicara kita dan menghambat gerakan demokrasi."

Undang-undang itu memicu kekhawatiran bahwa Beijing semakin mengikis otonomi luas yang dijanjikan kepada wilayah itu ketika Inggris mengembalikannya ke China di bawah formula "satu negara, dua sistem" pada 1997.

Pemerintah Hong Kong dan Beijing telah berulang kali mengatakan undang-undang itu hanya akan membidik sejumlah kecil "pembuat onar", sementara hak dan kebebasan akan terus dilestarikan. Mereka mengatakan itu akan menciptakan stabilitas pada kota yang telah dilanda rangkaian protes itu.

"Sebelum Juni tahun lalu, saya tidak berpikir Hong Kong membutuhkan undang-undang keamanan nasional karena kami sangat damai dan aman, tetapi sekarang saya pikir itu perlu," kata responden survei lain, Hui, seorang pensiunan berusia 50-an. .

Jajak pendapat juga menunjukkan bahwa dukungan kepada gagasan kemerdekaan Hong Kong, yang dibenci oleh Beijing dan diharapkan menjadi titik fokus dalam undang-undang mendatang, tetap relatif tidak berubah pada 21 persen. Penolakan terhadap gagasan itu meningkat menjadi 60 persen dari 56 persen.

Dibandingkan dengan jajak pendapat sebelumnya, lebih sedikit responden yang menyalahkan pemerintah daerah yaitu sebesar 39 persen vs 43 persen -atau polisi 7 persen vs 10 persen untuk keadaan saat ini di Hong Kong, sementara lebih banyak yang menyalahkan kubu pro-demokrasi - 18 persen vs 14 persen - dan pemerintah pusat di Beijing dengan data 18 persen vs 14 persen.

Temuan lain adalah kenaikan dukungan untuk para politisi lokal pro-Beijing menjelang pemilihan Dewan Legislatif 6 September yang dikenal sebagai Legco.

Para kandidat Pro-Beijing didukung oleh 29 persen responden, naik dari 22 persen Dukungan untuk politisi pro-demokrasi tetap kuat pada 53 persen, tetapi turun 5 poin.

Perpecahan dalam pemilihan tingkat distrik yang lebih rendah pada November menyebabkan kubu pro-demokrasi memenangkan lebih dari 80 persen kursi.