Empat masalah tentang kebakaran hutan yang bisa mengganjal target emisi Indonesia 2030

Indonesia bermaksud mengurangi emisi dari kebakaran hutan dan lahan hingga 80% dibandingkan pada 2015.

Rencana ini bagian dari target ambisius Indonesia untuk menekan emisi ke titik impas, bahkan minus, dari sektor kehutanan dan lahan yang tertuang dalam kebijakan Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030.

Secara historis, kebakaran berkali-kali menyumbang emisi karbon yang fantastis seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan 2015.

Kebakaran hebat juga terjadi pada 2019, yang menurut studi, telah menghanguskan 3,11 juta hektare hutan dan lahan. Insiden ini menjadikan sektor kehutanan dan lahan Indonesia sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar pada tahun yang sama.

Berdasarkan pengamatan saya pada kebijakan dan praktik terkait kebakaran sejak 2015, ada setidaknya empat hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar rencana pengurangan emisi sektor kehutanan berjalan efektif.

1. Kebakaran tak hanya tentang sumber api

Salah satu hal genting, tetapi jarang dibahas, adalah kebakaran bukan hanya tentang sumber api, tetapi juga terkait peran manusia dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.

Tidak mengherankan apabila para aktivis dan pemerhati lingkungan menyoroti rencana-rencana pemerintah yang berpotensi mengikis integritas hutan, mengganggu ekosistem gambut, atau hal lainnya yang menjadikan hutan dan lahan rentan terbakar. Sebab, program pembangunan berpotensi menihilkan upaya perbaikan lingkungan yang tengah berjalan.