Empat UPT Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub raih predikat WBK

·Bacaan 2 menit

Sebanyak empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021 dari hasil penilaian tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Keempat UPT tersebut adalah Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Distrik Navigasi Kelas I Belawan dan Distrik Navigasi Kelas I Dumai.

Dengan demikian sejak tahun 2018 hingga 2021, sudah 11 UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dimana 10 UPT mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 UPT di tahun 2019 yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta menjadi UPT pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mendapatkan predikat WBBM.

"Dengan tambahan empat UPT yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK, maka total ada 10 UPT yang telah meraih predikat WBK dan 1 UPT yang meraih WBBM. Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi di tahun 2022," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Arif berharap agar UPT yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM dapat menjadi acuan atau benchmarking bagi UPT lain dalam mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK.

Dia mengapresiasi kepada 4 UPT di lingkungan Ditjen Hubungan Laut yang telah berhasil mendapatkan predikat ZI WBK sebagai wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Ini merupakan langkah awal dalam penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi.

Sebagai informasi, pada hari ini, Senin (20/12), sebanyak 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan, 4 diantaranya adalah UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil mendapatkan penghargaan pembangunan Zona Integritas 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin, di Jakarta.

Adapun Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan pembinaan kepada seluruh unit kerja untuk terus melakukan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Wapres: Komitmen pemberantasan korupsi jangan hanya seremonial

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel