Emrus: Pelantikan Pegawai KPK Tidak Boleh Ditunda

·Bacaan 2 menit

VIVAPelantikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 Juni 2021 besok, diharapkan tetap berlangsung. Walau ada permintaan untuk diundur, menyusul polemik yang belakangan terjadi.

Menurut Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing KPK tetap harus segera melantik 1.271 pegawai yang telah lulus berdasarkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tersebut.

“Pegawai KPK yang sudah memenuhi syarat (MS) atau lolos TWK, harus menunjukkan sikap dan perilaku taat pimpinan. Jika pimpinan KPK sudah menetapkan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN, besok, Selasa, 1 Juni 2021, harus ditaati,” ucap Emrus Sihombing kepada wartawan, Senin 31 Mei 2021.

Baca juga: Saksi Sebut Rp3 Miliar ke Hotma Sitompul Atas Perintah Juliari

Bahwa ada ratusan pegawai yang lolos dan meminta pimpinan KPK untuk mengundur pelantikan, menurut dia langkah tersebut tidak etis. Sebab KPK bukan sebagai lembaga politik.

“Tidak boleh meminta ditunda hanya karena alasan solidaritas kepada yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak lolos TWK. Sebab, KPK bukan lembaga politik yang sifatnya bertukar kepentingan. Karena itu, pegawai KPK wajib taat pada keputusan pimpinan yang sudah dibuat secara kolektif kolegial oleh lima komisioner,” jelasnya.

Jika nantinya ada yang memilih tidak mengikuti pelantikan sebagai ASN, menurut Emrus sebaiknya tidak perlu dilantik. Sehingga tidak bisa menjadi ASN, seperti yang diisyaratkan oleh UU KPK.

“Jika ada pegawai yang sudah MS (memenuhi syarat) tidak mengikuti pelantikan karena lebih memilih solider kepada teman yang TMS, itu artinya mereka tidak akan jadi ASN. Pegawai hanya patuh pada arahan, petunjuk, perintah pimpinan dan taat UU serta aturan. Jika tidak, jauh lebih baik mengundurkan diri saja dari KPK,” terang dia.

Menurutnya mengundurkan diri lebih baik bagi mereka yang tidak hadiri pelantikan. Sebab pimpinan KPK sudah menjadwalkan untuk pelantikan, maka menurutnya tidak ada alasan lain bagi pegawai untuk tidak hadir.

“Sebab, sesuai UU, pegawai KPK harus ASN agar pekerjaan legitimate,” katanya.

Maka jika memang ingin berada di luar KPK, menurutnya bisa membentuk organisasi di luar itu. Tapi Emrus yakin, pegawai KPK yang dinyatakan lulus menjadi ASN, akan ikut dalam pelantikan tersebut.

“Saya masih menduga bahwa akan lebih banyak atau bahkan semua pegawai MS mengikuti pelantikan,” katanya.

Pelantikan pegawai KPK menjadi ASN adalah perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU 19 tahun 2019 tentang KPK, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

“Pimpinan KPK harus melaksanakan mandat semua UU dan aturan terkait. Karena itu, siapapun pimpinan KPK pasti melakukan alih pegawai KPK menjadi ASN dan melantik mereka yang MS, tentu bagi yang bersedia hadir,” katanya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel