Enam Keputusan Presiden Soal Penghentian Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi berisi enam poin terkait hubungan tenaga kerja Indonesia dengan Arab Saudi. Instruksi ini dikeluarkan setelah TKI Ruyati divonis mati di sana.

Di antara enam poin itu adalah Presiden, lagi-lagi, membentuk satuan tugas khusus. Kali ini untuk pembelaan WNI yang terancam vonis mati di luar negeri. Lalu, Presiden menerima usul Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar untuk menunjuk atase-atase hukum di kedutaan-kedutaan besar Indonesia, menambah atase-atase yang sudah ada seperti atase militer dan atase kebudayaan.

Dalam kesempatan sama, Presiden Yudhoyono juga menyampaikan sikap pemerintah soal Ruyati. Meski tersinggung dengan Saudi Arabia yang memvonis mati tanpa pemberitahuan, yang adalah pelanggaran norma internasional, namum pemerintah tetap menjunjung supremasi hukum.

Enam keputusan Presiden

Enam keputusan itu, kata Yudhoyono, dikeluarkan setelah ia memimpin rapat terbatas kabinet pada Rabu (22/6) malam.

Keputusan pertama, Presiden memutuskan melaksanakan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Saudi Arabia, yang efektif 1 Agustus nanti. "Tapi mulai hari ini langkah-langkah ke situ telah mulai dilakukan. Saya juga minta warga patuh, mendukung dan tidak berupaya sendiri-sendiri mencari jalan pintas nekat (ke Arab Saudi)."

Hal kedua, moratorium itu berlangsung hingga ada pranata yang menjamin perlindungan dan pemberian hak untuk tenaga kerja. Mengenai moratorium ke negara-negara Timur Tengah lainnya, Presiden menunggu rekomendasi tim terpadu yang mengevaluasi menyeluruh soal itu. "Setelah dilaporkan, akan saya putuskan apakah berlaku bagi negara-negara lain."

Hal ketiga, Presiden menyiapkan surat bagi Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Isinya tiga hal: bahwa hubungan bilateral dalam keadaan baik minus persoalan TKI; Presiden mengucapkan terima kasih atas diluluskannya permintaan sehingga ratusan TKI dibebaskan dari jerat hukum tanpa syarat;
lalu ketiga berupa keprihatinan yang mendalam berupa protes atas eksekusi almarhumah Ruyati yang tak mengindahkan norma hubungan internasional, yaitu melalui pemberitahuan ke pemerintah terlebih dahulu.

Hal keempat, Presiden memutuskan bentuk satuan tugas khusus untuk pembelaan WNI kita yang terancam hukuman mati di luar negeri. Secara fungsional, tugas ini sebenarnya sudah ada pada Kementerian Hukum dan Ham dan Kementerian Luar Negeri. "Tapi saya merasa perlu dibentuk tim khusus yang fokus untuk itu."

Hal kelima: Presiden memutuskan membentuk atase hukum dan HAM sebagaimana direkomendasikan Menteri Hukum dan HAM di kedutaan-kedutaan besar kita.

Hal keenam: kebijakan nasional lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan akan Presiden tentukan dan rumuskan dan tetapkan setelah tim terpadu, beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selesai melaksanakan tugasnya dalam mengevaluasi hal-hal ketenagakerjaan di luar negeri.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.