Erick Thohir Angkat Bicara Soal Bersih-bersih Direksi BUMN Era Menteri Rini

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan gebrakannya melakukan bersih-bersih BUMN sejak awal ditunjuk menjadi Menteri oleh Presiden Jokowi.

Erick menjelaskan, pergantian direksi yang dilakukan di masa kepemimpinannya tidak didasari rasa suka atau tidak suka, namun menjadi bagian dari roadmap transformasi BUMN ke depannya.

Figur yang kinerjanya sesuai dengan Key Performance Index (KPI) yang ditetapkan akan dipertahankan.

"Kalau di Kementerian sendiri, ya, kalau mau transformasi besar-besaran, kementerian sendiri yang introspeksi diri, nggak bisa hanya menyalahi BUMN," ujarnya dalam video yang diunggah akun YouTube Karni Ilyas Club, Minggu (1/11/2020).

Erick menegaskan, yang pihaknya lakukan ialah mengubah struktur yang overlapping. Di Kementerian, birokrasi antara Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Menteri, diperbaiki. Di BUMNnya sendiri, direksi diganti, 12 klaster perusahaan pelat merah diawasi oleh Wakil Menteri. Jumlah BUMNnya pun diminimalkan.

Kendati, banyak pihak juga yang berasumsi bahwa 'bersih-bersih' BUMN ala Erick berkaitan dengan orang-orang yang ditunjuk Menteri BUMN terdahulu, Rini Soemarni. Disebutkan, terdapat kesan bahwa 'orang-orang Rini' lah yang terkena 'bersih-bersih' yang Erick lakukan.

Erick Thohir membantah hal itu. Menurutnya, masih banyak 'orang-orang Rini' yang tetap menjabat di BUMN karena kinerjanya memang bagus dan patut dipertahankan.

"Contohnya Bu Nicke (Direktur Utama Pertamina) masih menjabat. Saya sih nggak lihat itu, tapi kalau roadmapnya, strategi transformasinya, dan disepakati KPI-nya, ya jalan," katanya.

Erick bilang, penunjukkan posisi apapun di BUMN merupakan amanah yang harus dilakukan dengan baik.

"Kalau memang kita harus melakukan dengan baik, kenapa harus jalan di tempat? Itu saja niatnya, Bismillah. Nggak ada pemikiran suka atau tidak suka, karena roadmap transformasi dan KPI yang diharapkan," jelasnya.

Erick Thohir Soal Isu Komisaris Titipan: Saya Juga Titipan

Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Raker tersebut di antaranya membahas perkembangan tentang uji vaksin untuk COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Raker tersebut di antaranya membahas perkembangan tentang uji vaksin untuk COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara tentang kritik yang dilayangkan banyak pihak terkait penunjukkan komisaris BUMN. Dikatakan, komisaris di banyak BUMN merupakan titipan dan bagian politisasi BUMN.

Menurutnya, pengangkatan komisaris di seluruh BUMN merupakan upaya untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) serta memastikan program perusahaan bisa berjalan.

"Saya juga titipan. Contoh kenapa kita angkat Pak Amien (Sunaryadi), kita angkat sebagai Komut PLN, backgroundnya KPK, BPKP, itu untuk memberikan kepercayaan. Pak Agus Marto, mantan Gubernur BI mau membantu BNI," ujar Erick dalam video yang diunggah akun Karni Ilyas Club, ditulis Minggu (1/11/2020).

Kata Erick, BUMN dibentuk oleh negara, sehingga yang bisa mengubah ketentuan BUMN ialah undang-undang. Dengan demikian, keputusan membolehkan komisaris memiliki jabatan rangkap juga menjadi hak pemerintah, apalagi jika melibatkan tokoh perwakilan pemerintah.

"Misalnya Kementerian Perindustrian ada perwakilan di Pupuk (Pupuk Indonesia), Kementerian ESDM ada perwakilan di Pertamina dan PLN," jelas Erick Thohir.

Selain itu, terdapat pula perwakilan komisaris dari kalangan masyarakat. Dirinya tidak menampik bahwa pengangkatan komisaris perwakilan masyarakat sering kontroversial karena bisa berasal dari kalangan akademisi dan relawan.

"(Makanya) komposisinya kita jaga seperti profesional, seperti Pak Chatib, Pak Agus Marto, komposisinya harus pas, dipastikan juga kompetensi atau background terjaga. Jangan sampai malah merusak good governance tadi," jelasnya.

Erick menegaskan, saat menjabat suatu posisi, maka seseorang harus selalu siap, baik diangkat maupun dicopot. Seperti dirinya, Menteri BUMN, yang menjadi pembantu Presiden, harus siap akan hal itu.

"Kadang-kadang, komisaris kan ada masa jabatannya. Kalau dicopot, pada marah. Nah ini, tahun depan nanti, kami BUMN ada 2 program, salah satunya pembangunan karakter dan job desk direksi," kata Erick.

Saksikan video di bawah ini: