Erick Thohir: Rights issue lima BUMN demi menjaga permodalan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pihaknya menambah modal lima perusahaan pelat merah melalui skema melakukan rights issue demi menjaga permodalan.

"Jangan dibilang utang lagi, yang namanya aksi korporasi kan macam-macam, apakah menambah modal dari peran pemerintah, penambahan modal dari aksi korporasi pasar, kemitraan strategis, dan lain-lain," kata Erick dalam keterangan di Jakarta, Kamis.


Sebanyak lima BUMN yang bakal melakukan rights issue adalah PT Bank Tabungan Negara (BBTN), PT Krakatau Steel (KRAS), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Garuda Indonesia (GIAA), PT Krakatau Steel (KRAS), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Erick mengatakan pemerintah tak sembarang memberikan lampu hijau bagi BUMN melakukan rights issue, sebab penambahan modal ditujukan bagi BUMN dengan industri yang memiliki prospek dan potensi baik ke depan.

Ia mencontohkan Bank Tabungan Negara yang fokus menyedihkan hunian bagi masyarakat, termasuk generasi muda yang kini menjadi mayoritas penduduk Indonesia, sehingga BUMN harus memberikan jalan keluar atas kesulitan generasi muda dalam mendapatkan hunian.

"Mesti ada solusi, masa (orang) kaya saja yang dapat rumah, generasi baru kita tidak bisa beli rumah. Makanya, kami punya program yang namanya Rumah Milenial melalui kerja sama BTN dan KAI," ujar Erick.


Lebih lanjut ia menyampaikan Rumah Milenial yang berlokasi di sebelah stasiun kereta api menerapkan sistem subsidi silang dengan perbedaan terletak pada kualitas interior, seperti jenis dan model toilet hingga plafon.

Program Rumah Milenial itu sudah rampung empat proyek. Erick ingin program itu lebih banyak karena kebutuhan rumah lebih dari satu juta unit.

"Berarti permodalan harus kuat, tapi bisnis dan masa depan harus bagus. Jangan hanya tambah-tambah modal, tapi sunset industri," terang Erick.

Sementara itu, aksi korporasi berupa penambahan modal Krakatau Steel diperuntukkan untuk memperkuat ekosistem industri baja nasional mengingat sektor baja dalam negeri menghadapi tantangan akibat adanya impor baja ilegal.

Erick mengungkapkan baja impor ada yang resmikan dan ada pula yang selundupan. Kondisi itu tidak bagus untuk membangun industri nasional.

Kementerian BUMN lantas melakukan restrukturisasi terhadap Krakatau Steel. Sebelumnya, perusahaan itu merugi selama delapan tahun dan sekarang sudah untung Rp800 miliar.

Krakatau Steel menggandeng Posco dalam memperbaiki industri baja nasional dengan fokus pada lempengan mobil untuk kendaraan baterai listrik.

Erick menilai fokus ini merupakan bagian dari ekosistem kendaraan listrik yang mana Hyundai membuat mobil, LG untuk baterai, maka Krakatau Steel dan Posco bikin lempengan mobil.

Ia menilai Krakatau Steel memerlukan modal karena memang ada investasi baru yang menjanjikan dan bukan hanya membuat proyek.

"Ini ekosistem yang tadinya kalau tidak ada barang ini ya impor, itu proyek 3,2 miliar dolar AS atau Rp50 triliun lebih, 50:50, ini yang kami dorong," pungkasnya.

Baca juga: Pelindo optimalkan PMN Rp1,2 triliun bangun Pusat Wisata Maritim Bali

Baca juga: OJK dorong BUMN manfaatkan pasar modal sebagai alternatif pendanaan