Erick Thohir Sebut 90 Persen BUMN Tak Berdaya Lawan Covid-19

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pandemi Covid-19 turut melumpuhkan kinerja BUMN. Tercatat, hanya 10 persen BUMN saja yang dapat bertahan hidup di tengah penyebaran virus ini.

Menurutnya, 90 persen BUMN tidak berdaya saat Covid-19 masuk ke Indonesia.

"Meskipun di BUMN sama seperti swasta, 90 persen terdampak pandemi, 10 persennya bisa bertahan tumbuh," ujar Erick dalam peluncuran TADEX, Selasa (29/6/2021).

Erick berkata, peluncuran platform periklanan seperti TADEX atau Tanah Air Digital Exchange harus diapresiasi karena pengembangan produk dalam negeri ini merupakan bentuk adaptasi, inovasi dan kolaborasi yang dilakukan BUMN di tengah era disrupsi.

Pihaknya sendiri, dari Kementerian BUMN dan BUMN, tetap mempromosikan kegiatan dengan beriklan untuk meningkatkan dan menjaga brand awareness produk.

Erick Thohir mengapresiasi ketangguhan industri media dan periklanan menghadapi pandemi yang menantang. Dirinya optimis, kebutuhan beriklan akan tetap eksis meski konsumsi melemah.

"When times are good, you should advertise. When times are bad, you must advertise. Sesuai dengan arahan pak Presiden, kita harus punya komitmen dalam mengutamakan media dan agensi lokal," ujarnya.

Bahkan Erick Thohir yakin, program yang diluncurkan atas inisiasi Dewan Pers, Task Force Media Sustainability dan Telkom Group ini tidak kalah dengan produk asing seperti Google Apps.

"Platform ini merupakan premium publisher programmatic pertama karya anak bangsa yang tidak kalah dengan Google Apps. Dari Indonesia untuk Indonesia. Selamat atas peluncuran TADEX, Insya Allah dengan ridho Allah SWT, ekosistem periklanan Indonesia bangkit," tandas Erick Thohir.

Erick Thohir: BUMN Bukan Monopoli Pasar, tapi Penyeimbang Swasta

Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat bersama DPR di Ruang Pansus B Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Rapat membahas antisipasi skema penyelamatan perbankan akibat COVID-19 ini juga diikuti Gubernur BI, Pimpinan BIN, hingga Pimpinan KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat bersama DPR di Ruang Pansus B Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Rapat membahas antisipasi skema penyelamatan perbankan akibat COVID-19 ini juga diikuti Gubernur BI, Pimpinan BIN, hingga Pimpinan KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri BUMN Erick Thohir terus mendorong kinerja BUMN dalam bersaing di pasar terbuka bersama dengan perusahaan swasta dan perusahaan asing.

Erick bilang, BUMN adalah lokomotif ekonomi nasional yang masuk ke pasar terbuka bukan untuk memonopoli pasar, namun sebagai penyeimbang kekuatan swasta.

"Kita harus jadi lokomotif pembangunan, tapi harus memastikan perusahaan berjalan sehat sehingga kita bisa terus menggiatkan program yang dekat dengan rakyat bahkan berkontribusi untuk pemerintah seperti melalui deviden," ungkap Erick dalam peluncuran TADEX, Selasa (29/6/2021).

Erick mencontohkan, salah satu sektor BUMN yang menjalankan bisnis berkelanjutan di pasar terbuka ialah sektor perbankan, dimana bank-bank Himbara berhasil bersaing sehat dengan perusahaan swasta dan perusahaan asing untuk menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat Indonesia.

"Kita nggak monopoli, namun berkompetisi secara sehat tanpa meninggalkan penugasan, misalnya bagaimana BUMN hadir untuk terus bantu UMKM," katanya.

Dalam peluncuran TADEX yang juga diinisasi oleh Telkom Group, Erick menekankan kepada para direksi dan komisaris yang hadir agar BUMN telekomunikasi dapat mengikuti jejak Himbara dalam persaingan di pasar terbuka.

"Yes, pasar terbuka ada persaingan pasar dengan (perusahaan) telekomunikasi lain, tapi itu lah market yang memang kita sudah sepakati. Saya menekankan, bagaimana Telkomsel harus bermetamorfosis, lalu juga menekankan Telkom jadi service company, dimana kita dukung backbone digitalisasinya, salah satunya dengan investasi di data center," pungkas Erick.

Dirinya dengan tegas menolak gagasan monopoli dalam bisnis BUMN karena tidak sesuai dengan fitrah BUMN sebagai penyeimbang dalam persaingan bisnis.

"Saya sangat menolak dengan gagasan individu atau perusahaan yang jadi 'winners take all', atau mengejar market untuk dimonopoli. Kita harus berusaha keras jadi kekuatan menyeimbangkan dengan membangun ekosistem," tandasnya.

Pengamat: BUMN yang Sakit Jadi Beban APBN

Gedung Kementerian BUMN (dok: Humas KBUMN)
Gedung Kementerian BUMN (dok: Humas KBUMN)

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kinerja BUMN yang kini sedang merugi.

Kepala Food Center Sustainable Food Development INDEF Abra Talattov mengatakan, sudah saatnya pemerintah menagih kontribusi BUMN dalam memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

"Jangan sampai gara-gara pandemi ini, BUMN ini lagi-lagi mengeluarkan argumentasi, masyarakat harus memaklumi karena pandemi. Kita tidak boleh memberi toleransi terlalu besar untuk BUMN," ujarnya dalam diskusi online INDEF, Senin (28/6/2021).

Lebih lanjut, Abra menjelaskan kontribusi BUMN terhadap negara bahkan sebelum pandemi sudah merosot. Menurut data Kementerian BUMN, pendapatan BUMN turun dalam 3 tahun terakhir yaitu dari Rp 2.339 triliun pada 2018 menjadi Rp 1.600 triliun pada 2019 hingga menjadi Rp 1.200 triliun pada 2020.

Lalu, laba BUMN juga tercatat turun dari Rp 183 triliun pada 2018 menjadi Rp 124 triliun pada 2019 dan anjlok menjadi Rp 28 triliun pada 2020.

Aset BUMN juga sempat naik dari Rp 8.145 triliun pada 2018 menjadi Rp 8.739 triliun di 2019 namun kembali turun menjadi Rp 8.400 triliun di 2020.

"Jadi ini sorotan bagi kita, bahwa kinerja BUMN akan mempengaruhi kinerja APBN dan mempengaruhi beban rakyat. Kalau BUMN semakin sakit dan jadi beban buat APBN, akan jadi beban buat rakyat," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel