Eva: Penanganan Kamtibmas Harus Konstitusional

Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) DPR RI, Eva Kusuma Sundari, menekankan bahwa penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat harus konstitusional menyusul pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kamtibmas.

"Sepatutnya Pemerintah menarik pembelajaran dari inpres-inpres keamanan sejenis yang dibuat pada zaman Orde Baru," kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu ketika dihubungi dari Semarang, Senin.

Selain tidak konstitusional, menurut dia, berdampak penggunaan kekerasan secara "excessive" (berlebihan), kemudian berimbas pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang meluas


Hal itu, kata Eva K. Sundari, dapat mengintensifkan konflik dan mengundang intervensi asing, seperti kasus Timor Timur dan Aceh.

"Bukan tidak mungkin hal yang sama akan terjadi di Papua. Artinya, Inpres No. 2/2013 tersebut menjadi kontraproduktif bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.

Eva menegaskan bahwa keberadaan Inpres Kamtibmas yang bertujuan menjaga situasi kondusif menjelang Pemilu 2014 akibat maraknya berbagai konflik horizontal, justru mendatangkan berbagai pertanyaan.

Pertama, kata Eva, apakah inpres tersebut merupakan respons atas gagalnya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (Kamnas)? Masalahnya, RUU ini ditolak oleh DPR RI karena isinya berpotensi bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 2/2002 tentang Polri dan UU No. 34/2004 tentang TNI.

"Jika Presiden memaksakan Inpres Kamtibmas dengan isi yang sama, implikasinya sama, yaitu inpres tersebut bertentangan dengan paket UU untuk reformasi sektor keamanan," katanya menandaskan.

Kedua, lanjut dia, jika ditujukan untuk meredam konflik, mengapa Pemerintah tidak merujuk pada UU Penanganan Konflik Sosial? Bahkan, UU PKS ini sudah disepakati sebagai rujukan untuk menangani berbagai bentuk konflik di Tanah Air.

"Sepatutnya Presiden mentaati hukum yang sudah disahkan dan melanjutkannya dengan membuat empat peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU PKS tersebut," katanya.

Di lain pihak, Eva mempersoalkan konsistensi sikap pemerintah soal keamanan karena inpres itu tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan Presiden sebelumnya bahwa keamanan terkendali, penggunaan pendekatan kesejahteraan (welfare) dalam keamanan, maupun pernyataan presiden perlunya taat pada hukum dan amanat reformasi.

Sepatutnya, menurut dia, Pemerintah belajar pada Malaysia yang mencabut UU Internal Security, bahkan saat menjelang Pemilu Raya pada bulan Maret 2013.

"Sungguh disesalkan bahwa sebenarnya Pemerintah sendiri yang menciptakan banyak bom waktu menjelang Pemilu 2014 yang sebenarnya adalah pergantian pemerintahan. Selain Inpres Kamtibmas, ada kebijakan redenominasi rupiah serta Kurikulum 2013 dan lain-lain yang potensial menyulut konflik," demikian Eva K. Sundari.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.