Facebook bebaskan ujaran politik dari pencarian fakta

Oleh AFP

Facebook tidak akan mencari fakta atas pernyataan politikus di situs itu, sebagaimana dinyatakan jejaring sosial itu, Selasa (24/9), menanggapi pemilu 2020, bahkan saat dia berlaku untuk mendiskreditkan pernyataan palsu untuk memanipulasi pendapat publik.

Saat jaringan sosial itu mengandalkan pencari fakta pihak ketiga, termasuk organisasi baru AFP, untuk menyingkirkan informasi sesat yang viral, dia akan menghentikan aliran informasi pendek klaim politis.

"Kami tidak percaya... bahwa itu adalah peran yang patut bagi kami menjadi hakim atas perdebatan politik dan mencegah pernyataan politis kepada publik dan menjadi subyek bagi perdebatan politik," kata Wakil Presiden Urusan Global dan Komunikasi Facebook, Nick Clegg.

"Ini berarti bahwa kami tidak akan mengirimkan konten organis atau ads dari politikus kepada mitra pencari fakta pihak ketiga kami untuk mengulasnya," kata dia.

Kekhawatiran mengemuka menjelang Pemilu pada November 2020 menyusul fakta mengejutkan tentang kampanye gelap ke seluruh dunia di Facebook dan pijakan media sosial lain, yang sebagian besar disebut-sebut dijalankan oleh Rusia, pada Pemilu 2016.

Ditenggelamkan oleh informasi keliru seperti itu, Facebook telah menggalang kemitraan dengan media massa untuk memverifikasi artikel dan kiriman yang meragukan.

Pencegahan percakapan antar politikus telah menjadi bagian dari kebijakan Facebook selama bertahun-tahun, kata Clegg.

"Bagaimanapun, saat politisi membagikan konten keliru termasuk link-nya, video, dan foro, kami berencara untuk menurunkan konten itu, memajang informasi terkait dari pencari fakta, dan menolak narasi itu dikaitkan dengan iklan," katanya.

Clegg, bekas deputi perdana menteri Inggris, bergabung dengan Facebook kurang dari setahun lalu untuk menolong mengentaskan kesan yang terjadi akibat skandal menyusul kampanye sosial media Rusia selama pemilu.

Facebook berjalan pada jalur yang benar dalam upayanya menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan aturan pada konten tidak patut.

Mark Zuckerberg telah mengambil langkah untuk meningkatkan transparansinya, terkhusus saat dia menjadi sarana "iklan politik".

Jaringan sosial ini terus diterpa kritik, terutama dari Partai Demokrat, yang yakin bahwa raksasa teknologi ini telah terlanjur menjadi terlalu kuat. Sementara itu Partai Republik, termasuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara teratur menyalahkan jaringan sosial itu menyensor suara-suara konservatif.