Facebook Bisa Bayar Pajak Lebih Besar Setelah Kesepakatan Negara G7

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Head of Global Affairs Facebook, Nick Clegg mengatakan, Facebook menyambut kemajuan yang dibuat oleh G7 terkait tarif pajak minimal.

Menurut Nick Clegg, kesepakatan G7 mengenai pajak ini berarti Facebook membayar lebih banyak pajak dan di berbagai tempat beroperasinya perusahaan.

"Facebook telah lama menyerukan reformasi aturan pajak global dan kami menyambut baik kemajuan penting yang dibuat di G7," kata Clegg di Twitter, sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (6/6/2021).

"Kesepakatan hari ini merupakan langkah awal yang signifikan menuju kepastian bagi bisnis dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional," katanya.

Lebih lanjut Clegg juga mengatakan, pihaknya di Facebook ingin agar proses reformasi pajak internasional berhasil.

"Menyadari ini bisa berarti Facebook membayar lebih banyak pajak dan di tempat yang berbeda," ujarnya.

Pajak Global Minimum 15 Persen

Ilustrasi Facebook (Foto: New Mobility)
Ilustrasi Facebook (Foto: New Mobility)

Sebelumnya, para menteri keuangan dari negara ekonomi maju atau dikenal sebagai kelompok G7 telah mendukung proposal Amerika Serikat (AS) yang menyerukan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk membayar tarif pajak perusahaan global minimum setidaknya 15 persen.

Selain itu, G7 menerapkan langkah-langkah untuk memastikan pajak dibayar di negara-negara tempat bisnis beroperasi.

Negara yang tergabung dalam kelompok G7 tersebut mencapai kesepakatan penting pada Sabtu, 5 Juni 2021 untuk menutup celah pajak lintas batas yang digunakan oleh beberapa perusahaan terbesar dunia.

“Setelah bertahun-tahun berdiskusi, para menteri Keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global,” ujar Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak, dilansir Channel News Asia, Minggu (6/6/2021).

Kesepakatan itu dapat menjadi dasar pakta global pada Juli yang bertujuan mengakhiri “perlombaan ke bawah” selama beberapa dekade. Negara-negara telah bersaing untuk menarik perusahaan raksasa dengan tarif dan pengecualiaan pajak yang sangat rendah.

Hal itu merugikan kas publik ratusan miliaran doalr, dan kekurangan dana saat ini. Seiring ada biaya besar yang menopang ekonomi terkena dampak akibat krisis COVID-19.

Tanggapan Google

Juru Bicara Google Jose Castaneda menuturkan, perusahaan mendukung upaya untuk memperbarui aturan pajak internasional.

“Kami berharap negara-negara terus bekerja sama untuk memastikan kesepakatan yang seimbang dan tahan lama akan segera diselesaikan,” ujar dia kepada CNBC.

(Tin/Ysl)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel