Faisal Basri: Pemburu Rente Untung hingga Rp 2 Triliun dari Impor Beras 1 Juta Ton

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan impor beras sebesar 1 juta ton merupakan kebijakan yang sangat politis. Hal tersebut dilontarkan oleh Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri.

Faisal menjelaskan, kebijakan impor beras yang dilakukan secara tiba-tiba ini sangat berbau politis. Dia mencurigai, ada pejabat yang ingin rente dengan memaksakan adanya impor beras di tengah produksi padi petani yang meningkat.

"Kenapa kita buntu membahas masalah ini? Karena tidak bahas pemburu rente. Ini yang sudah bagus dirusak oleh pemburu rente yang bisa menikmati setidaknya Rp 2 triliun keuntungan kalau mengimpor. Kita tahu pelakunya siapa," katanya dalam webinar bertajuk Reformulasi Kebijakan Perberasan, Senin (22/3/2021).

Oleh karena itu, dirinya sedari awal tidak setuju akan kebijakan impor beras di tahun ini. Menyusul adanya sejumlah tren perbaikan dari kinerja maupun infrastruktur penunjang pertanian dalam negeri.

Hal itu terlihat dari pertumbuhan sub sektor tanaman pangan yang mengalami pertumbuhan positif 3,54 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, pemerintah juga berhasil meningkatkan ketersediaan lahan baku untuk komoditas beras dari 7,1 juta hektar menjadi 7,46 juta di 2020. Sebagaimana yang dihimpun dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

"Kalau saya lihat data, kita sudah on the right track. Indeks sudah membaik terus, availability, affordability juga. Artinya masyarakat sudah bisa menyediakan pangannya itu. Tinggal tugas negara memastikan, kalau ada bencana yang kita sangat rentan, bagaimana mengonversikannya ke ketahanan pangan," tandasnya.

Mendag Lutfi Pasang Badan Soal Impor Beras 1 Juta Ton: Salahkan Saja Saya

Pekerja saat mengangkut karung berisi beras yang belum terpakai di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Kamis (18/3/2021). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menegaskan tahun ini Indonesia tidak akan mengimpor beras. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Pekerja saat mengangkut karung berisi beras yang belum terpakai di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Kamis (18/3/2021). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menegaskan tahun ini Indonesia tidak akan mengimpor beras. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi pasang badan terkait polemik impor beras. Menurutnya, jika ada pihak yang harus disalahkan, itu adalah dirinya.

"Saya tidak melihat perbedaan antara Kemendag, Kementan, Bulog, atau Kemenko Perekonomian. Saya minta kalau salah, salahkan saja saya," ujarnya seperti dikutip dari akun Youtube Kementerian Perdagangan, ditulis Sabtu (20/3/2021).

Selain itu, dia juga memastikan akan selalu berkoordinasi dengan komisi IV sebagai mitra kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Saya terima kasih komisi IV yang memberikan pandangan politiknya. Pasti kita perhatikan," tuturnya.

Mendag Lutfi menegaskan bahwa rencana impor beras ini adalah langkah antisipasi. Di mana sudah menjadi tugasnya lah untuk mempersiapkan yang terburuk.

Dia turut menjamin impor beras akan dilakukan tanpa menghancurkan harga beras lokal. "Saya jamin tidak ada impor beras untuk menghancurkan harga beras rakyat. Pasti. Ini komitmen," tegasnya.

"Tapi memang tugas saya sebagai Mendag, memikirkan yang tak terpikirkan, memikirkan yang terburuk sesuai tugas dan tanggung jawab saya," tutupnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: