Fasil Basri: Rektor IPB Cocok Jadi Ketua Badan Pangan Nasional

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Badan Pangan Nasional (BPN). Namun sejauh ini belum ada pernyataan dari pemerintah mengenai sosok yang akan memimpin BPN.

Menanggapi hal ini, Ekonom Senior Indef, Faisal Basri, menilai bahwa sosok yang tepat untuk menjadi Ketua BPN adalah Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria. Menurutnya, orang yang tepat untuk memimpin BPN adalah yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang pangan.

"Figur yang cocok untuk ketua BPN yaitu yang sudah memiliki darah pangan, orang yang sudah panjang makan asam garam di dunia pangan, kemudian punya latar belakang ilmu yang dalam. Selain itu juga punya pengalaman praktik sebagai perumus kebijakan, dan punya wawasan yg luas," ungkap Faisal diskusi publik Indef, Menanti Taji Badan Pangan Nasional, pada Senin (30/8/2021).

Dari semua kriteria tersebut, katanya, maka Arif menjadi sosok yang tepat. Terlebih lagi, Arif juga dinilai memiliki kapabilitas teruji di sektor perikanan dan usia yang terbilang muda.

"Sosok itu tidak jauh-jauh dari kita, Prof Arif Satria. Jadi fitur paling lengkap dan belum uzur, belum tua," jelasnya.

Selain itu, BPN juga bisa memilih figur-figur tua yang berpengalaman untuk menjadi penasihat. Dalam hal ini seperti mantan kepala atau dan pimpinan Bulog dengan kemampuan yang bagus.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kritikan

Faisal Basri (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Faisal Basri (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Faisal Basri, menilai Badan Pangan Nasional (BPN) yang baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bertaji. Hal ini karena kewenangannya yang terbatas, dan pembentukannya sudah jauh berbeda dari gagasan awal.

Berdasarkan informasi dari sumbernya, kata Faisal, versi final Perpres No 66 Tahun 2021 tentang BPN sudah jauh berbeda dengan gagasan awal pembentukan BPN. Pasalnya, dalam proses pembuatannya terjadi berbagai perubahan di kementerian terkait.

"Akhirnya draft (Perpres) dikembalikan ke kementerian, oleh kementerian dipotong lagi, dipotong lagi. Sehingga BPN ini tidak bergigi, tidak bertaji, jadi tidak perlu ditunggu karena tidak akan pernah tajinya itu muncul. Karena sekian banyak kepentingan yang terdistribusi, ini yang membuat berat," jelas Faisal diskusi publik Indef, Menanti Taji Badan Pangan Nasional, pada Senin (30/8/2021).

Dijelaskannya, BPN ini nanti akan ada di ranah kebijakan. Sementara, operasional sehari-hari akan dilakukan oleh Bulog.

"Jadi Bulog yang melakukan stock management, operasi pasar, beli pangan dari petani, jual pangan ke masyarakat agar harganya stabil karena harga pangan ini tidak boleh gonjang ganjing, ini menyangkut perut manusia," tuturnya.

Sejatinya, menurut Faisal, sebenarnya tidak perlu ada BPN jika semua Kementerian/Lembaga menjalankan tupoksi masing-masing. Ego sektoral ini bisa dilihat misalnya saja, pada Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian versus Kementerian Pertanian dalam urusan impor gula.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel