FKUB Sulteng: Politik identitas berbasis agama merusak kerukunan

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah, Prof KH Zainal Abidin, menyatakan, politik identitas berbasis agama hanya merusak tatanan kerukunan dan harmonisasi umat beragama.

"Politik identitas yang berbasis pada agama, bukan hanya mengancam semangat nasionalisme tetapi juga dapat menghancurkan bangunan kerukunan umat beragama. Kelompok mayoritas akan merasa memiliki hak istimewa dari kelompok lainnya. Dan ini tentu saja bertentangan dengan salah satu pilar kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika," kata dia, saat menyampaikan materi pada dialog Tangkal Politik Identitas Dalam Pemilu 2024, di Palu, Selasa.

Baca juga: Pemprov Sulteng minta semua pihak waspadai isu SARA di momentum pemilu

Rais Syuriyah PB NU ini mengatakan politik identitas berbasis agama justru mencederai kesakralan dan kesucian agama.

"Betapa tidak, agama “diperalat” untuk kepentingan politik, menciptakan perpecahan dan merusak keharmonisan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat kontradiksi dengan nilai-nilai ajaran setiap agama, yang semestinya mendorong dan menginspirasi penganutnya mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan bersama," katanya.

Guru besar UIN Datokarama Palu itu menguraikan ciri politik identitas yaitu manfaatkan berbagai persamaan, hal ini digunakan untuk menghimpun berbagai kekuatan untuk meraih tujuannya.

Baca juga: Akademisi: Waspadai konflik SARA dan politik identitas jelang pemilu

Kemudian, kata dia, munculnya ketidakpuasan dalam masyarakat. Hal ini dipicu adanya perlakuan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Timbulnya jalur politik yang terlahir karena adanya suatu hubungan, baik kekeluargaan ataupun pertemanan. Serta hanya kelompok tertentu saja yang merasa diuntungkan. Dan seiring dengan itu lahir anggapan tentang adanya diskriminasi.

"Politik identitas selalu mencari variabel yang dapat dijadikan sebagai basis untuk membangun kesamaan identitas dalam sebuah komunitas, di antaranya yang paling popular, adalah: etnis, agama, dan jender," ujarnya.

Baca juga: Jelang Pilkada, DPR: Jangan jadikan isu SARA sebagai komoditas politik

Ia menegaskan politik identitas, apa pun bentuknya, tidak dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat, serta tidak mendidik masyarakat agar lebih dewasa dalam berpolitik.

Demikian pula, politik identitas yang berbasis agama adalah sebuah ancaman nyata bagi kerukunan hidup umat beragama yang sudah berupaya kita bangun bersama sejak berdirinya republik ini.

"Oleh karena itu, menjadi tugas besar bagi kita bersama untuk mendidik masyarakat kita agar lebih cerdas dalam berpolitik, sehingga tidak mudah terjebak oleh mereka yang mencoba memanfaatkan label agama, ras maupun jender hanya untuk memperoleh kekuasaan," kata dia.

Baca juga: Peneliti: Politik SARA tidak laku pada Pilkada Bangka Barat 2020