Follower akun Twitter pemerintah AS tak akan dialihkan kepada Biden

·Bacaan 2 menit

Washington (AFP) - Twitter mengatakan Selasa bahwa pihaknya tak akan secara otomatis mengalihkan jutaan follower akun resmi pemerintahan Trump kepada pemerintahan Biden mendatang, tetapi sebaliknya memberi opsi kepada para pengguna untuk melanjutkan atau tidak.

Langkah ini mempengaruhi follower akun-akun milik pemerintah seperti @WhiteHouse dan @POTUS yang akan dialihkan kepada Joe Biden begitu dia mengambil alih kursi kepresidenan Januari nanti.

Keputusan Twitter tersebut tidak akan mempengaruhi akun pribadi @realDonaldTrump yang sering digunakan oleh Presiden Donald Trump dan memiliki sekitar 88 juta follower.

Akun-akun resmi pemerintah "tak akan secara otomatis mempertahankan follower-nya yang saat ini ada. Sebaliknya, Twitter akan memberi tahu follower akun-akun ini untuk menyediakan konteks bahwa kontennya akan diarsipkan dan membuat mereka memiliki pilihan mengikuti akun-akun baru pemerintahan Biden," kata Twitter dalam pernyataannya.

"Misalnya, orang yang mengikuti @WhiteHouse akan diberi tahu bahwa akun ini telah diarsipkan sebagai @ WhiteHouse45 dan diberi pilihan untuk mengikuti akun @WhiteHouse yang baru."

Twitter tengah melakukan proses transisi untuk platform yang banyak digunakan oleh Trump itu sejak hasil pemilu difinalisasi dan mengindikasikan bahwa sebagai warga negara, Trump mungkin tidak memiliki banyak kelonggaran dalam meregangkan aturan untuk komentar layak diberitakan.

Meskipun tak banyak diikuti seperti halnya akun pribadi Trump, @POTUS memiliki sekitar 33 juta follower, sedangkan @WhiteHouse memiliki 26 juta follower.

Menurut Twitter, pengalihan ini akan mempengaruhi akun-akun lembaga lainnya seperti @VP, @FLOTUS, @PressSec, @Cabinet, dan @LaCasaBlanca.

Bulan lalu, Twitter mengindikasikan perlakuan khusus yang dinikmati Trump berakhir seiring dengan berakhirnya masa pemerintahannya.

"Pendekatan Twitter terhadap para pemimpin dunia, calon dan pejabat publik didasarkan kepada prinsip bahwa orang harus bisa memilih guna melihat apa yang dikatakan pemimpin mereka dengan konteks yang jelas," kata perusahaan San Francisco itu.

"Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan para kandidat pengisi jabatan (publik), dan bukan warga negara biasa ketika mereka sudah tidak lagi memegang posisi-posisi ini."


bur-rl/acb