FOTO: Aksi Puluhan Perempuan Geruduk Gedung DPR

·Bacaan 2 menit
Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual membawa bendera Merah Putih di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual membawa bendera Merah Putih di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual membawa bendera Merah Putih di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Instalasi pakaian korban kekerasan seksual dipajang di depan gerbang Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Massa yang tergabung dalam Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual mendesak DPR mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Instalasi pakaian korban kekerasan seksual dipajang di depan gerbang Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Massa yang tergabung dalam Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual mendesak DPR mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Instalasi pakaian korban kekerasan seksual dipajang di depan gerbang Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Massa yang tergabung dalam Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual mendesak DPR mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual membentangkan spanduk di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual membentangkan spanduk di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual membentangkan spanduk di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual membawa setangkai bunga di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual membawa setangkai bunga di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual membawa setangkai bunga di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Mereka mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel