Fraksi Golkar Minta Pemerintah Susun APBN 2022 dengan Lebih Terukur

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong pemerintah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih konsolidatif atau terukur. Mengingat pada semester terakhir, ekonomi global mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

"Beberapa negara ada yang telah keluar dari jurang resesi, namun tak sedikit yang masih berjuang di tengah ketidakpastian perdagangan dan perekonomian global," ujar Anggota DPR Sari Yuliati saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022 saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Anggota Badan Anggaran DPR RI tersebut menerangkan kondisi ketidakpastian yang tinggi turut dialami Indonesia, sehingga perlu pandangan ekstra dalam penyusunan APBN tahun depan. Oleh karenanya APBN 2022 harus bersifat konsolidatif untuk menjaga sustainability fiskal yang sempat tertekan akibat kebutuhan stimulus yang signifikan.

Di sisi lain, Sari membeberkan bahwa APBN tahun mendatang juga perlu menjaga daya ekspansinya agar dapat memitigasi hadirnya risiko pandemi yang belum sempat tertangani. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kesempatan terakhir kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah extraordinary berupa pelonggaran disiplin fiskal kepada APBN 2022.

Defisit Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar juga mencermati, setelah ini defisit anggaran kembali kepada batas maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) serta berbagai fasilitas istimewa lainnya tak lagi berlaku.

"Oleh karena itu APBN 2022 harus disusun dengan sebaik mungkin melalui komunikasi dan pembahasan yang lebih komprehensif bersama DPR RI, sehingga APBN 2022 dapat menjadi instrumen yang andal, efektif serta kredibel dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan pasar serta masyarakat," sebutnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel