Fraksi PKS Tak Puas Kinerja Pemerintah Kelola APBN 2020

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI menyatakan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 masih kurang memuaskan.

Akibatnya penanganan pandemi Covid-19 baik dari sisi kesehatan dan kesejahteraan rakyat dirasa tidak optimal.

"PKS perlu memberikan catatan penting, secara umum Fraksi menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN masih kurang memuaskan sehingga tidak optimalnya penanganan pandemi dan menjaga kesejahteraan rakyat," kata Juru Bicara Fraksi PKS Hermanto dalam Sidang Paripurna DPR RI: Pandangan Fraksi atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2020, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Dalam memberikan Pandangan terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2020, Fraksi PKS memiliki 60 poin catatan kepada pemerintah. Beberapa di antaranya yakni fraksi menilai Pemerintah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi yang semua ditetapkan bisa tumbuh 5,3 persen, realisasinya mengalami kontraksi hingga 2,07 persen di akhir tahun lalu. Sehingga Fraksi PKS menilai pemerintah kembali gagal dan makin memperburuk kesejahteraan masyarakat. Kegagalan ini terutama akibat gagalnya pemerintah menahan penurunan konsumsi masyarakat yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini kegagalan untuk kesekian kalinya sehingga memperburul kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Resesi ekonomi yang terjadi di tahun 2020 juga memperburuk indikator sosial. Tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen dari sebelumnya 9,7 persen. Tingkat pengangguran juga naik 2 juta orang menjadi 9,7 juta.

Selain itu nilai utang pemerintah kata Hermanto memasuki level yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2020 tercatat penambahan utang sebesar Rp 1.301,17 triliun, naik 2,3 persen dari tahun 2019. Tak hanya itu, tingkat rasio pembayaran utang terhadap debt to service ratio menjadi 23 persen di tahun 2020.

"Fraksi PKS menekankan nilai utang pemerintah di level mengkhawatirkan," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Perencanaan

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Fraksi PKS juga menilai buruknya proses perencanaan dan realisasi APBN 2020 menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 245,59 triliun. Jumlah ini kata Hermanto menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2020 menjadi Rp 388,12 triliun.

"Pada SiLPA yang tinggi ini menggambarkan pemerintah tidak optimal dan tidak efektif dalam pengelolaan utang dan hanya menambah beban bunga utang," kata dia.

Dia menambahkan Fraksi PKS meminta agar Pemerintah menindaklanjuti 26 temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020. Hermanto mendesak pemerintah untuk memperbaiki 2 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Sosial.

Terlepas dari itu semua, Fraksi PKS mengapresiasi pemerintah yang mampu mempertahankan pertumbuhan sektor pertanian. Meski dihadapkan dengan tantangan pandemi Covid-19, sektor pertanian masih tumbuh positif 2,59 persen pada tahun 2020.

"Fraksi PKS pun secara objektif mengapresiasi ke pemerintah dari sekian banyak sektor, sektor pertanian tumbuh signifikan, tumbuh positif 2,59 p di akhir tahun 2020," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel