Freedom House sebut upaya China pengaruhi media asing

Beijing (Reuters) - Kelompok pemantau demokrasi AS, Freedom House mendesak pemerintah pada Rabu untuk menjatuhkan hukuman pada pejabat China dan memperketat aturan siaran di tengah "ekspansi dramatis" upaya China untuk mempengaruhi media di luar negeri.

"Ketika para diplomat dan agen keamanan China melampaui batas mereka dan berusaha untuk mengganggu pelaporan media di negara-negara lain, pemerintah tuan rumah harus dengan penuh semangat memprotes," katanya dalam sebuah laporan, menambahkan bahwa para pejabat tersebut juga dapat diusir.

Ia juga mengatakan Amerika Serikat dan pemerintah lain harus mendukung kebijakan yang mengharuskan media China untuk mengungkapkan pengeluaran untuk iklan berbayar, struktur kepemilikan, dan hubungan ekonomi lainnya dengan aktor negara China.

Dalam beberapa tahun terakhir, media pemerintah China dan perusahaan internet swasta telah banyak berinvestasi di luar negeri, mendorong kekhawatiran dari anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia bahwa Beijing dapat mengurangi kritik dari jauh dan memperluas ruang lingkup pengaruhnya.

"Sementara beberapa aspek dari upaya ini sejalan dengan diplomasi publik tradisional, banyak lainnya yang terselubung, koersif, dan berpotensi korup, "kata Freedom House, yang sebagian besar dibiayai oleh pemerintah AS.

China sebelumnya telah membantah tuduhan itu dan pada gilirannya mengkritik perusahaan media sosial asing karena membatasi suara orang-orang yang mendukung pemerintah China.

Twitter dan Facebook mengatakan pada bulan Agustus mereka telah membongkar jaringan akun yang tampaknya menjadi bagian dari upaya terkoordinasi yang didukung oleh negara untuk melemahkan protes pro-demokrasi di Hong Kong.

Freedom House merupakan satu dari sejumlah LSM AS yang dijatuhi sanksi oleh China pada bulan Desember atas apa yang dikatakan Beijing sebagai upaya untuk ikut campur dalam urusan internalnya.

Pada Minggu, pimpinan Human Rights Watch, LSM AS lainnya yang terkena sanksi, dilarang memasuki Hong Kong sebelum meluncurkan laporan globalnya, yang sangat mengkritik China.

China mengatakan bahwa LSM-LSM itu menghasut aktivitas kriminal dengan mendukung gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.

Pada tahun 2016 Presiden Xi Jinping mendesak media pemerintah untuk menumbuhkan pengaruh mereka di luar negeri untuk "mempromosikan propaganda positif sebagai tema utama" dan "menceritakan kisah China dengan baik".