G20 berperan advokasi sepertiga negara dunia mengakses vaksin

Direktur Pasca-Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan Forum G20 memiliki peran strategis dalam mengadvokasi sepertiga negara di dunia yang hingga kini belum memiliki akses pada vaksin COVID-19.

"Hingga 22 April 2022 sebanyak 65,1 persen populasi dunia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19. Sebanyak 11,51 miliar dosis telah diberikan secara global, dan 11,06 juta sekarang diberikan setiap hari. Hanya 15,2 persen orang di negara berpenghasilan rendah telah menerima setidaknya satu dosis," kata Tjandra Yoga Aditama dalam agenda 2022 CSIS Global Dialogue yang diikuti dari Zoom di Jakarta, Rabu.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) melaporkan sepertiga dari populasi dunia hingga saat ini tidak memperoleh akses vaksinasi COVID-19, kata Tjandra.

Untuk itu diperlukan komitmen untuk berkolaborasi dalam membuka akses vaksin secara adil ke seluruh dunia. "Tidak ada yang aman, sampai semua orang aman. Dibutuhkan transfer teknologi, riset dan pengembangan," katanya.

Baca juga: Kemenkes: G20 identifikasi lima rekomendasi pendanaan kesehatan

Baca juga: Indonesia usung tiga isu prioritas kesehatan di G20

Tjandra yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara itu menyampaikan rencana kesiapsiagaan untuk mengakhiri darurat global COVID-19 pada 2022.

"Pada dasarnya, virus terus berkembang, namun keparahan berkurang secara signifikan dari waktu ke waktu karena kekebalan yang berkelanjutan dan bertahan terhadap penyakit parah dan kematian," katanya.

Untuk itu diperlukan upaya perlindungan terhadap kelompok masyarakat berisiko tinggi seperti lanjut usia, orang dengan komorbid dan yang belum divaksin.

Menurut Tjandra pada dasarnya terdapat lima komponen inti kesiapsiagaan dan respons COVID-19. Yakni, surveilans, laboratorium, dan intelijen kesehatan masyarakat.

Berikutnya adalah penelitian, pengembangan, dan akses yang adil ke penanggulangan dan pasokan penting dalam ekosistem kesehatan.

"Perlu adanya perawatan klinis yang aman dan terukur, serta sistem kesehatan yang tangguh. Vaksinasi, kesehatan masyarakat dan tindakan sosial serta komunitas yang terlibat. Terakhir, adalah koordinasi kesiapsiagaan dan respons COVID-19," katanya.

Pada agenda yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha
mengatakan perlu digelar diskusi lebih lanjut untuk membahas mekanisme pembiayaan global untuk sektor kesehatan. Pertemuan lanjutan G20 pada Juni 2022 jadi momentum yang tepat untuk membahasnya.

"Kami belum lama ini menghadiri pertemuan di Washington DC untuk membahas soal pendanaan ini dan tercapai kesepakatan terkait mekanismenya melalui Financial Intermediary Fund. Namun teknis lanjutannya harus dibahas lagi," katanya.

Diskusi G20 pada Juni mendatang dianggap sebagai momen tepat karena melibatkan para menteri keuangan juga menteri kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas terkait kesenjangan yang saat ini masih ada untuk selanjutnya dicarikan solusi dengan memanfaatkan potensi mekanisme finansial yang nantinya bisa didistribusikan kepada negara yang berhak menerimanya.

"WHO sebagai penyusun aturan harus bisa mengintegrasikan ketentuan terkait mekanisme tersebut agar tidak terfragmentasi," katanya.

Selain itu, diperlukan juga diskusi lanjutan guna membahas cara bagaimana penyaluran pendanaan ini bisa berkontribusi membuat negara lebih baik lagi sistem kesehatannya.

Baca juga: Presidensi G20 RI komitmen perbaiki kesenjangan pembiayaan kesehatan

Baca juga: AIPI: G20 dorong riset dan inovasi untuk penguatan kesehatan global

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel