Gabung Koalisi, Apa yang Dicari PAN?

·Bacaan 8 menit

Liputan6.com, Jakarta Hari menjelang petang, tapi kesibukan di Istana Negara, Rabu 25 Agustus 2021 baru dimulai. Kalau biasanya kendaraan yang parkir di kawasan Istana Kepresidenan makin berkurang seiring beranjaknya waktu, sore kemarin yang terjadi justru sebaliknya. Kendaraan yang masuk ke kawasan Ring 1 itu silih berganti.

Tak ada yang aneh dengan pemandangan itu, karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang punya agenda khusus. Sebagaimana dikutip dari agenda Presiden, Rabu sore ada pertemuan antara presiden dengan petinggi partai politik pendukung pemerintah. Tak ada di antara pimpinan parpol koalisi itu yang absen, semuanya datang memenuhi undangan tuan rumah.

Mereka yang datang pada pertemuan itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Paulus, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G Plate, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen Hasanuddin Wahid, serta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi.

Seolah wajah-wajah terkenal itu belum cukup membuat pertemuan menjadi sorotan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno ternyata ikut menapaki tangga Istana Negara. Kehadiran keduanya jelas menimbulkan tanya, karena PAN sejak awal bukanlah parpol koalisi pemerintah.

Adalah Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate yang menjawab keanehan itu. Dia mengatakan ada tujuh pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah yang hadir dalam pertemuan.

"Tadi jam 3 sore telah dilakukan pertemuan reguler Presiden Jokowi dengan Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju bertempat di Istana Negara. Yang hadir dalam pertemuan tadi ada tujuh ketua umum dan tujuh sekjen," ujar Johnny G Plate kepada wartawan di Jakarta, Rabu malam.

Terkait kehadiran Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno, dia pun menyebut PAN sebagai sahabat baru koalisi. Bahkan, Johnny mengatakan seluruh partai yang hadir menyambut baik kehadiran PAN dalam koalisi.

"Sahabat baru kami dalam koalisi semakin memperkuat dan semakin memperkaya gagasan dan pandangan-pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokratisasi di Indonesia," jelas Johnny yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Sementara, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, kehadiran kedua petinggi PAN itu semakin membuktikan bagaimana gotong royong dikedepankan.

"Kehadiran Beliau memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma'ruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi Covid-19," kata Hasto.

Kendati demikian, tak semua kalangan melihat bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah tanpa tanda tanya. Selain karena baru memutuskan bergabung dengan koalisi ketika pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah berjalan hampir separuh masa kerjanya, masa lalu PAN juga menjadi alasan.

Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni, misalnya, mewanti-wanti PAN tidak melakukan standar ganda usai bergabung dengan partai koalisi pemerintah. Diketahui sebelumnya, PAN sempat melakukan hal tersebut saat periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Saya ingin memberikan imbauan moral kepada teman-teman PAN, mengingat ada preseden masa lalu," kata Antoni dalam keterangannya, Kamis (26/8/2021).

Kala itu, PAN mendapatkan jatah Menteri PAN-RB. Namun, politik personalnya dinilai Antoni malah menyerang pemerintah. Antoni berharap hal itu jangan sampai kembali terjadi.

"Saat itu PAN ini seperti main dua kaki, salah seorang pengurusnya menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi, akan tetapi dalam politiknya personal-personalnya selalu nembakin Pak Jokowi. Saya berharap pada periode ini PAN di bawah Bang Zul dapat lebih konsekuen," harap dia.

Meski demikian, Antoni menilai, kehadiran PAN sebagai sahabat baru partai koalisi membawa energi baru. Dia meyakini, PAN dapat memperkuat soliditas untuk menanggulangi masalah negara bersama di era pandemi.

"Indonesia terlalu besar dan masalahnya sangat kompleks. Oleh karena itu tentu butuh kebersamaan dan bergabungnya PAN akan menjadi energi baru untuk kita sama-sama solid, berjalan beriringan meningkatkan solidaritas terutama membantu pemerintah dalam mengatasi Covid-19 yang memang membuat banyak masalah ke rakyat Indonesia," dia memandasi.

Lantas, bagaimana PAN sendiri melihat tujuan bergabung dengan koalisi pemerintah?

Kemungkinan Masuk Kabinet

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu empat mata dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Merdeka. (Liputan6/Lizsa Egeham)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu empat mata dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Merdeka. (Liputan6/Lizsa Egeham)

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, kehadiran Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dalam pertemuan pimpinan partai politik pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa partainya sebagai parpol pendukung pemerintah.

"Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," tegas Viva Yoga di Jakarta, Rabu malam.

Dia mengatakan, PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah dan ikut sebagai partai koalisi.

Menurut dia, pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden.

Viva Yoga menjelaskan, Zulkifli menyampaikan masukan kepada Presiden Jokowi khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19.

"PAN mendukung penanganan pemerintah soal pemberantasan pandemi Covid-19, terutama soal kebijakan PPKM, protokol kesehatan, dan mempercepat program vaksinasi untuk dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity," ujarnya.

Selain itu menurut dia, PAN mendukung pemerintah dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan kebijakan ekonomi yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Tanggapan senada juga disampaikan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN, Bima Arya. Dia mengatakan bahwa bagi PAN sendiri tak ada yang aneh dengan kehadiran dua petinggi PAN tersebut di Istana Negara.

"Pertemuan itu awal kebersamaan PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan secara resmi. Jadi mengkonsolidasikan bersama-sama terkait pandemi dan juga fokus pada pemulihan ekonomi," kata Bima Arya kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).

Menurut Wali Kota Bogor ini, keputusan PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan itu selaras dengan instruksi Ketua Umum, yaitu meminta seluruh kader untuk fokus membantu usaha pemerintah dalam mengatasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang sekarang sangat dirasakan rakyat.

"Yang saya tahu baik Ketum maupun Sekjen ikut diundang bersama-sama membicarakan hal itu. Pertama langkah terkait update Covid-19, kedua pemulihan ekonomi. Dan memang itulah yang sekarang jadi concern dari PAN," tambah Bima.

Namun, Bima tidak menampik bila pertemuan dengan koalisi Jokowi juga untuk memperkuat politik di pemerintahan. Salah satunya dengan ditunjuknya kader terbaik PAN menjadi Duta Besar Indonesia di Kerajaan Spanyol.

"Itu (juga) salah satu wujud kebersamaan PAN dengan pemerintah. PAN kan masuknya secara total mendukung kebijakan dan memperkuat di posisi-posisi tertentu," ungkapnya.

"Semuanya, baik politik, sosial hingga ekonomi. Engga bisa setengah-setengah (mendukung) sampai 2024 nanti," imbuh dia.

Respons Rekan Koalisi

Sembilan sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja melengkapi sejumlah berkas, termasuk struktur tim kampanye nasional (TKN) untuk pasangan bakal capres dan cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin ke KPU. (liputan6.com/Johan Tallo)
Sembilan sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja melengkapi sejumlah berkas, termasuk struktur tim kampanye nasional (TKN) untuk pasangan bakal capres dan cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin ke KPU. (liputan6.com/Johan Tallo)

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya menyambut baik PAN bergabung dalam koalisi partai politik pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kami dari awal menilai sebaiknya PAN lebih baik bersama-sama (dalam koalisi pemerintahan). Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh, seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," kata Jazilul Fawaid atau Gus Jazil di Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Dia menjelaskan, pertemuan pimpinan partai politik koalisi dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin merupakan pertemuan yang sudah lama tidak dilakukan dan dihadiri "teman baru" yaitu PAN.

Namun, Gus Jazil menilai terlalu dini untuk membicarakan bagi-bagi kursi setelah adanya pertemuan pimpinan parpol koalisi tersebut terutama setelah kehadiran PAN dalam pertemuan itu.

"Kita tunggu saja apa yang akan diambil atau tindak lanjut dari pertemuan sore kemarin. Pertemuan itu menurut saya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru (PAN)," ujarnya.

Menurut dia, di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan rakyat mengalami banyak kesulitan, maka tidak pantas untuk menilai pertemuan partai politik langsung dipersepsikan untuk membicarakan bagi-bagi kursi.

Dia menegaskan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan PKB sangat menghormati hal tersebut.

"Bagi PKB, tanpa harus bertemu, kalau presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silakan, itu hak prerogatif presiden. Itu yang selama ini PKB menghormati, yang menjadi hak prerogatif presiden," katanya.

Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa pertemuan tersebut sesungguhnya bukan untuk memengaruhi hak prerogatif presiden. Dia menilai, kalau presiden mau mengambil dan mengganti kursi menteri saat ini, PKB mempersilakan dengan hormat.

"Dan yang menjadi tolok ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang dirombak untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir," ujarnya.

Selain itu Jazilul membantah adanya dugaan kalau bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan untuk memuluskan agenda amendemen UUD NRI 1945, misalnya memuluskan langkah perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Gus Jazil, amendemen UUD NRI 1945 dalam kondisi pandemi bukan menjadi agenda yang diinginkan rakyat.

Tanggapan senada datang dari Ketua DPP PPP Achmad Baidowi yang menilai bergabungnya PAN secara resmi dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan dapat menambah sumbangsih pemikiran yang dapat diberikan bagi bangsa Indonesia.

"Masuknya PAN dalam koalisi dapat menambah sumbangsih pemikiran di koalisi pemerintahan. Kita tatap hari esok untuk masa depan bangsa Indonesia," kata Achmad Baidowi atau Awiek di Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Karena itu, menurut dia, PPP menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada PAN yang secara resmi bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan.

Dia menilai negara dan bangsa Indonesia tidak bisa diurus sendiri namun diperlukan upaya bersama berbagai pihak untuk membangun bangsa. Baidowi mengatakan sebelumnya PPP sudah diajak komunikasi secara informal terkait rencana masuknya PAN dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.

Sementara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate membenarkan, selain enam pasang elite partai koalisi, Jokowi juga mengenalkam satu anggota baru koalisi yang dinilainya sebagai sahabat baru.

"Sahabat baru koalisi, dihadiri oleh Pak Zulkifli Hasan didampingi Sekjennya Edhy Suparno," jelas Johnny.

Dia meyakini, kehadiran PAN dalam tubuh partai koalisi pemerintah dapat memperkuat dan memperkaya gagasan dalam memajukan pembangunan Indonesia.

"Sahabat baru kami semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan serta ide baru dalam rangka mengisi demokratisasi Indonesia," Johnny menandasi.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel