Gadai Emas di Bank Kembali Diizinkan

  • Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Antara
    Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Jakarta (Antara) - Ketua Serikat Pekerja Bank BTN Satya Wijayantara mengkhawatirkan rencana akuisisi BTN akan mengancam keberlangsungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. "Selama ini bank yang peduli menyalurkan KPR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya BTN, sedangkan bank lain lebih suka menyalurkan KPR komersial," kata Satya usai orasi penolakan akuisisi BTN di Jakarta, Minggu. ... …

  • Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Tempo
    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 mencapai US$ 272,1 miliar atau sekitar Rp 3.106,9 triliun. Nilai utang luar negeri Indonesia membengkak 7,4 persen dibanding Februari 2013 dan lebih besar ketimbang pertumbuhan pada Januari 2014 yang mencapai 7,2 persen. (Baca: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 3.106,9 Triliun). …

  • Dahlan dianggap bikin blunder melebur BTN-Mandiri

    Dahlan dianggap bikin blunder melebur BTN-Mandiri

    Merdeka.com
    Dahlan dianggap bikin blunder melebur BTN-Mandiri

    MERDEKA.COM. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meneruskan gagasan yang sudah dicetuskan sejak era Menteri Tanri Abeng, yakni meleburkan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjadi anak usaha PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Keduanya adalah bank pelat merah yang telah melantai di bursa saham. …

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktek gadai emas di perbankan syariah kembali diizinkan oleh Bank Indonesia (BI). Hanya saja praktek gadai emas saat ini diatur lebih ketat. Salah satunya, nasabah sudah harus memiliki fisik emas yang akan digadaikan.

Berbeda dengan praktek sebelumnya, nasabah yang tidak memiliki emas pun bisa ikut program gadai emas ini.

Ketentuan BI ini sesuai dengan surat edaran BI tentang gadai emas yang dikeluarkan 29 Februari 2012. Surat edaran itu untuk menekan unsur spekulasi dalam transaksi gadai emas di perbankan syariah. "Surat edaran tersebut mengatur besaran pemberian kredit terhadap nilai barang atau loan to value (LTV), jumlah pembiayaan gadai emas di perbankan syariah, dan tujuan gadai emas," jelas Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya Siregar, di Gedung BI, Jakarta, Jumat (2/3).

Surat edaran gadai emas ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Mulya menjelaskan, saat ini, jika nasabah ingin menggadai emasnya, emas tersebut harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
"Kini, semuanya telah diatur dalam surat edaran. Kalau dulu, nasabah punya uang sedikit, dia bisa punya emas, karena bank membiayai untuk beli emas. Tetapi, sekarang tidak lagi, nasabah harus punya emas dulu, baru bisa gadai," tegasnya.

Selain itu, Mulya menambahkan, tujuan penggunaan gadai emas hanya untuk membiayai keperluan dana jangka pendek, antara lain seperti tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil. "Kami berharap surat edaran ini menjadi acuan perbankan syariah dalam menjalankan bisnis gadai emasnya," jelas Mulya.

Maksimal pembiayaan gadai juga dibatasi maksimal Rp 250 juta per debitur, finance to value (FTV) maksimal 80 persen dari harga taksiran emas yang digadaikan. Jangka waktu gadai maksimal empat bulan dan dapat diperpanjang dua kali. Perpanjangan hanya berlaku bagi debitur yang tidak bisa menebus dan bank harus bisa membuktikan ketidakmampuan itu.

Pembiayaan dibatasi maksimal 20 persen dari total portofolio pembiayaan atau maksimal 150 persen dari modal bank. Khusus unit usaha syariah, cukup mematok maksimal gadai dari pembiayaan. "Yang penting, ambil nilai gadai terkecil," kata Bambang Kiswono, Ketua Tim Pengaturan Perbankan Syariah BI.

UMKM boleh mengagunkan emas untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja. Jangka waktunya lebih lama, yakni setahun. Pelunasan bisa diangsur secara tetap setiap bulan. Nilai pembiayaan maksimal Rp 50 juta dan tidak dapat diperpanjang.

Aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2012. BI memberikan waktu sebulan membentuk standard operating procedure (SOP). BI juga menetapkan masa transisi satu tahun bagi bank yang sudah memberikan pembiayaan sebelum aturan tersebut. Misal, bank telanjur memberikan pembiayaan di atas Rp 250 juta per nasabah, ia harus menyelesaikan dalam setahun. Bagi pelanggar aturan akan terkena sanksi, mulai administratif dan surat teguran hingga membekukan izin produk.

Bambang Widjamako, Direktur Bisnis BNI Syariah mengatakan, sudah menyesuaikan SOP gadai emas dengan aturan BI. Ia mengakui sebelum aturan BI meluncur, ada satu poin yang belum sesuai, yakni batas maksimal gadai. "Kami pernah membiayai gadai di atas Rp 500 juta per debitur," ucapnya.

Lukas Setia Atmadja, Chairman Department of Finance Prasetia Mulya mengusulkan adanya sistem yang memantau orang yang menggadaikan hingga Rp 250 juta. Si bank wajib melaporkan atas nama debitur ke BI. Setiap bank syariah harus mengecek informasi ini ke BI, sebelum menyetujui gadai emas.(tribunnews/ugi)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...