Ganjar dorong pemerintah kaji ulang penghapusan tenaga honorer

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 dengan beberapa pertimbangan yang telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas.


"Aturan penghapusan tenaga honorer dari Kementerian PAN-RB dinilai tergesa-gesa. Fakta di lapangan dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai. Maka, saran saya di-review dahulu," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Senin.


Menurut dia, penghapusan tenaga honorer harus diikuti pengembangan sumber daya manusia yang ada, dalam arti beban kerja yang sudah ada akan bertambah. Peralihan dengan memanfaatkan teknologi juga tidak secepat membalikkan telapak tangan.


Kalau itu memang harus dilaksanakan, menjurut dia, harus disiapkan SDM-nya agar mereka multitalented sehingga bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuannya.

"Tentu butuh skill tambahan. Akan tetapi, itu 'kan butuh waktu. Makanya, tidak bisa dalam waktu pendek," ujarnya.


Ganjar mengemukakan hal itu usai menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2022—2023 dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer.

Selain permasalahan terkait dengan tenaga honorer, Ganjar juga menyampaikan beberapa pesan kepada Menteri PAN-RB.


"Untuk menyelesaikan honorer ini tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tetapi betul-betul skill. Di provinsi ini sudah melakukannya," katanya.

Baca juga: Komisi II DPR RI berkomitmen inisiasi pembentukan Pansus Honorer
Baca juga: BKN sampaikan alur pendataan tenaga non-ASN


Menteri PAN-RB diminta berpihak pada aparatur sipil negara (ASN) kompeten dengan memberi penghargaan dan kesempatan menduduki jabatan tertinggi.


"Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap dikasih reward, promo, kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi," ujarnya.

Akan tetapi, lanjut dia, mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya dipecat saja.

Disarankan pula bahwa sebaiknya dipermudah, jangan sulit-sulit sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif.


Ia menyebutkan jumlah ASN di Provinsi Jateng per September 2022 tercatat 46.885 orang dengan perincian PNS sebanyak 36.831 orang, CPNS 360 orang, PPPK guru 9.284 orang; PPPK kesehatan 357 orang; dan PPPK penyuluh pertanian 53 orang.


"Ini tiga sektor non-ASN yang hari ini menurut saya penting untuk mendapatkan perhatian," katanya.


Pimpinan rombongan kunker Komisi IX DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono menilai ada banyak keputusan terkait dengan tenaga honorer di Provinsi Jateng yang bisa ditiru.


"Jadi, kami terus akan sharing-lah masukan apa yang terbaik dan Pak Gubernur juga memberikan saran yang bagus dan sudah dilakukan juga. Kami catat semua. Insyaallah, kita tidak boleh patah semangat untuk bermanfaat," katanya.