Ganjar kerahkan TPID antisipasi inflasi dampak kenaikan harga BBM

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengerahkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi berbagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).


"Saya minta TPID untuk mengisi data harga komoditas harian, bukan mingguan, agar bisa tahu kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu sehingga kita bisa langsung melakukan tracing terkait apakah kesulitan bahan baku, apakah transportasi sistem atau ada faktor x yang mesti dibereskan," katanya seusai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Semarang, Jawa Tengah, Senin.


Orang nomor satu di Jateng itu juga meminta seluruh tim pangan daerah untuk aktif memantau perkembangan harga komoditas pangan.


"Tentu saja tim pangan daerah semuanya on, tidak ada yang tidak on, maka kita akan kawal semuanya termasuk stok BBM yang mesti terisi, yang mesti ada dan tidak boleh ada yang menyelewengkan itu," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah tegaskan tidak intervensi harga BBM umum


Mengenai stok BBM di Jateng, jajaran Polri dan TNI juga sudah memerintahkan agar ada penjagaan di setiap SPBU dan tempat BBM agar masyarakat mendapatkan suplai yang pas, serta tidak ada penyelewengan.


"Kapolda tadi pagi sudah mengumumkan dioperasi semuanya dan sudah ada yang tertangkap. Artinya publik tidak boleh main-main dalam situasi sulit seperti ini, maka Polda dengan Kodam sudah memerintahkan agar setiap tempat BBM, SPBU, dan sebagainya dipastikan dijaga," katanya didampingi Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dan Pangdam IV/Diponegoro Widi Prasetijono.


Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menjelaskan ada beberapa poin arahan dari Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, serta kementerian terkait tentang kenaikan harga BBM yang harus segera disampaikan kepada masyarakat.


Pertama, data sains harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas, kedua, bantuan-bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar dibuka agar seluruh informasi bisa sampai kepada masyarakat.


"Kita mesti menyiapkan bantuan tambahan atau bantalan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Besarannya dua persen dari dana transfer umum ke daerah agar diambil untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ini sesuatu yang penting agar masyarakat tidak resah. Lalu komunikasi, kita minta untuk sama datanya sesuai data dari pemerintah pusat sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang sama termasuk di kabupaten/kota," ujarnya.

Baca juga: Sikapi kenaikan harga BBM, pesan Sandi bagi pelaku parekraf: Berhemat


Informasi tersebut, lanjut Ganjar, akan terus disampaikan kepada masyarakat termasuk kondisi pasar yang ada.


"Tugas pemerintah juga untuk mengantisipasi sisi supply dan demand-nya, termasuk distribusinya, maka pemerintah akan langsung mengambil langkah operasi ketika dibutuhkan seperti beberapa bulan lalu saat beberapa harga komoditas pangan naik dan mengakibatkan inflasi," katanya.