Ganjar: Pemekaran Wilayah Tidak Sulit Dilakukan

Purwokerto (ANTARA) - Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemekaran DPR RI Ganjar Pranowo mengatakan pemekaran suatu wilayah tidak sulit dilakukan.

"Asalkan usulan pemekaran ini memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan fisik," katanya saat dihubungi ANTARA dari Purwokerto, Selasa.

Terkait masalah pemekaran, kata dia, saat ini sedang disusun desain strategis penataaan daerah (desertada)


Menurut dia, desertada ini akan digunakan untuk menghitung kapasitas-kapasitas daerah mana yang layak atau tidak layak mekar.

"Menurut saya, per hari ini, ada PP 78 (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah) yang mengatur secara teknis. Jika daerah itu kemudian secara teknis memungkinkan (dimekarkan, red.), ya tidak apa-apa," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Ia mengatakan, sekarang ini, regulasi yang sudah ada, baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun PP Nomo 78 Tahun 2007, masih berlaku.

Oleh karena itu, kata dia, tidak masalah suatu daerah dimekarkan jika memenuhi persyaratan teknis, fisik, maupun administratif.

"Tinggal sekarang menguji saja, umpama Cilacap dan Brebes mau mengajukan, `nggak` apa-apa ajukan dulu, diuji dulu. Nanti biar kita tahu, kelayakannya seperti apa. Jangan tergesa-gesa mengatakan, ya atau tidak pada saat itu," kata dia yang merupakan bakal calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah, 26 Mei 2013.

Bahkan, dia mengaku telah bertemu dengan sejumlah aktivis pro-pemekaran dari Kabupaten Brebes.

Setelah diberi penjelasan, kata dia, aktivis pemekaran Kabupaten Brebes ini sepakat akan melakukan kajian lebih mendalam dari sisi teknis, administratif, maupun fisik itu.

"Kalau memang memenuhi syarat, ya tidak apa-apa. Sebenarnya itu ada aturannya sendiri, sehingga kita sebagai pemimpin itu tidak bisa bicara ya atau tidak. Ada kajian akademis yang menunjukkan soal itu dulu," kata dia menegaskan.

Oleh karena itu, kata dia, daerah yang hendak melakukan pemekaran seperti Cilacap dan Brebes harus melakukan kajian-kajian terlebih dulu mengenai persyaratan teknis, administratif, maupun fisiknya.

Jika kajian-kajian tersebut terpenuhi seperti ketersediaan fasilitas pemerintahan, fasilitas ekonomi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta luas wilayah, jumlah penduduk, dan terpenuhinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemekaran tidak akan sulit dilakukan.

Disinggung mengenai kemungkinan isu pemekaran wilayah ini akan diusung dalam kampanye Pemilihan Gubernur Jateng mendatang, Ganjar mengatakan, hal itu tidak akan dilakukan karena sifatnya sangat lokal.

"Kecuali kalau itu menjadi program besar. Kalau masalah infrastruktur itu ada di mana-mana. Oleh karena itu ketika teman-teman (aktivis pro-pemekaran, red.) bertemu saya, mereka sekarang sedang menyiapkan kajian-kajian itu," katanya.

Seperti diwartakan, elemen masyarakat pendukung pemekaran di Kabupaten Cilacap bagian barat bakal memberikan dukungan kepada calon gubernur Jawa Tengah yang pro-pemekaran.

"Kami siap mendukung calon gubernur yang pro-pemekaran. Ini (pemekaran, red.) merupakan aspirasi masyarakat Cilacap Barat yang sudah tidak bisa dibendung," kata Ketua Majelis Rakyat Cilacap Koordinator Wilayah Cilacap Barat Mardiyo Abdul Azis, di Cilacap, Jumat (8/3).

Menurut dia, pemekaran merupakan satu-satunya solusi dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap bagian barat.

Oleh karena itu, kata dia, elemen-elemen masyarakat pendukung pemekaran Cilacap Barat akan memberikan dukungan kepada calon gubernur yang pro-pemekaran.

Dalam hal ini, sebanyak tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur telah mendaftar sebagai peserta Pilkada Jawa Tengah yang akan digelar pada 26 Mei 2013.

Ketiga pasangan tersebut masing-masing Bibit Waluyo (petahana)-Sudijono Sastroatmodjo, Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko, serta Hadi Prabowo-Don Murdono.

"Masalah pemekaran ini sudah disetujui oleh Bupati Cilacap dan DPRD Cilacap, tapi kenapa Gubernur Jateng (Bibit Waluyo, red.) tidak setuju. Oleh karenanya, kami akan mendukung calon gubernur yang pro-pemekaran," kata Mardiyo menegaskan.

Ia mengatakan, hingga saat ini elemen-elemen masyarakat pro-pemekaran masih tetap solid untuk mewujudkan terbentuknya Kabupaten Cilacap Barat.

Menurut dia, masyarakat Cilacap Barat tidak akan mempermasalahkan ibu kota kabupaten nantinya di Majenang atau Sidareja.

"Sekarang intinya, bagaimana gubernur mendatang bisa seperti Jawa Barat. Kenapa Banjar bisa jadi kota dan Pangandaran bisa jadi kabupaten," katanya.

Ia mengatakan, Pangandaran yang baru diusulkan ini bisa disetujui menjadi kabupaten disebabkan adanya dukungan dari Gubernur Jawa Barat.

Padahal, kata dia, wacana pemekaran Cilacap Barat sudah muncul jauh hari sebelum Pangandaran diusulkan menjadi kabupaten yang dimekarkan dari Ciamis.

"Gubernur Jateng sepertinya `mampet` aspirasinya. Demi kemajuan, solusinya adalah pemekaran," katanya.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.