Ganjar: RKPD Jateng masih harus dievaluasi sebelum diputuskan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng masih berlangsung dan belum ada keputusan karena masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi sebelum akhirnya diputuskan bersama.


"Kalau hari ini pembahasannya masih berlangsung ya, keputusannya belum. Hanya kemarin memang saya meminta dilakukan evaluasi dari usulan-usulan yang ada," katanya di Semarang, Jumat.


Ia menyebutkan beberapa hal itu diantaranya adalah pemerataan di kabupaten/kota yang masih timpang, terutama terkait usulan dari anggota DPRD Jateng.


Mengenai hal ini, Ganjar mengaku sudah mengkomunikasikan-nya dengan beberapa anggota dewan termasuk pimpinan yang ada.


"Alhamdulillah beberapa kawan-kawan dewan termasuk tadi seluruh pimpinan saya kontak satu-satu dan mereka mengatakan, siap pak sudah diperbaiki," ujarnya.


Kemudian yang menjadi evaluasi dan penekanan dari Ganjar adalah mengenai pemfokusan anggaran sebab di tengah situasi yang sedang tidak bagus ini, pengeluaran harus hemat dan fokus.


Pengeluaran yang tidak terlalu penting harus ditekan dan dialihkan pada persoalan yang menjadi prioritas di masyarakat.


"Saya minta juga yuk di tengah situasi yang tidak bagus ini kita bisa berhemat-hemat dan bisa fokus. Mana-mana anggaran yang akan dikeluarkan untuk mereka bisa tertangani. Misal kita butuh penuntasan kemiskinan, yuk kemiskinan, IPM-nya mesti dibereskan sehingga anggaran yang tidak terlalu penting diarahkan ke sini," katanya.


Menurut Ganjar, semua yang diusulkan dan menjadi evaluasi hanya menunggu keputusan politik dan prosesnya saat ini masih berlangsung, baik pemerintah (eksekutif) maupun dewan (legislatif) harus memiliki kesepakatan agar apa yang diputuskan benar-benar sesuai dengan prioritas dan untuk kepentingan rakyat.


"Tinggal keputusan politik saja. Pemerintah mau, tinggal kami mengajak kawan-kawan dewan untuk menyetujui, sedang berproses," ujarnya.


Sebelumnya, Sekda Provinsi Jateng Sumarno mengatakan lamanya pembahasan RKPD karena DPRD Jateng mengajukan penambahan anggaran Rp92 miliar, diantaranya digunakan untuk perjalanan dinas anggota dewan yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali atau 29 hari per bulan.


"Pak Gubernur menyoroti ini, tolong dikomunikasikan dengan dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritas rakyat," katanya.


Proses komunikasi itulah yang menurut Sekda memakan waktu lama.


"Setelah dikomunikasikan, ada pengurangan anggaran Rp7 miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya Rp11 miliar, dialihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur," ujarnya.