Gapki dorong petani terapkan praktek kelapa sawit berkelanjutan

Risbiani Fardaniah
·Bacaan 2 menit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong petani untuk menerapkan praktek budi daya kelapa sawit yang berkelanjutan atau sustainability.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono di Jakarta, Senin, menyatakan dorongan penerapan praktik sustainability kelapa sawit terus bergulir, bahkan penerapannya tidak berhenti tingkat pelaku usaha besar, melainkan berlanjut hingga tingkat petani.

"Sustainability merupakan market driven atau consumer driven sehingga harus diterapkan semua rantai pasok. Petani harus terus didorong untuk sustainable, maka prioritas pertama adalah peningkatan produktivitas," katanya pada webinar yang diselenggarakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) bekerjasama dengan Gapki.

Kalau produktivitas rendah maka tidak akan bisa bertahan, tambahnya, saat ini memang harga TBS sedang bagus, tetapi kalau harga sedang rendah produktivitas tinggi membuat petani masih punya margin.

Baca juga: Sawit miliki potensi dalam implementasi SDGs, sebut guru besar IPB

Tata niaga menjadi masalah sebab petani tidak punya akses langsung ke PKS dan banyaknya perantara. Harga yang diterima petani menjadi jauh di bawah penetapan pemerintah, misalnya harga penetapan Rp1500, namun tingkat petani hanya Rp1200 per kilogram.

Petani PIR jadi contoh karena bermitra dengan perusahaan maka punya akses langsung ke PKS dan harga yang diterima sesuai harga penetapan.

"Oleh karena itu petani harus mencari mitra perusahaan dan syaratnya adalah membentuk dan memperkuat kelembagaan. Kemitraan merupakan keniscayaan baik bagi perusahaan maupun petani," katanya.

Ketua Umum ASPEKPIR Indonesia Setiyono menyataan pada masa lalu kemitraan seperti bapak angkat dan anak angkat, dimana apa yang dikerjakan perusahaan maka petani tinggal ikut. Perusahaan membangun kebun dari a sampai z, petani tinggal terima bersih saja. Petani menjual dalam bentuk TBS.

Pada masa lalu pemerintah mengatur soal PIR dengan melibatkan banyak instansi sehingga rinci. Sekarang, kata dia, kemitraan harus sejajar petani dan perusahaan berstatus sama.

Baca juga: Wapres: Ekspor minyak sawit Indonesia menurun selama pandemi

Jadi, lanjutnya, semua hal harus dirundingkan dulu dan bisa berjalan kalau kedua belah pihak setuju, bangun kebun bersama-sama, plasma ikut menentukan baik jenis benih yang digunakan, pembibitan, metode replanting, dan pemeliharaan.

Petani juga harus maju selangkah, jangan terus menerus berkutat sebagai penghasil TBS saja. Petani, kata dia, harus jadi penghasil CPO dengan ikut memiliki saham di PKS.

“Dengan memiliki saham di PKS maka Eropa tidak bisa lagi leluasa menyerang perusahaan sawit karena di situ ada saham petani,” katanya.

Baca juga: Gapki paparkan pentingnya kemitraan dongkrak daya saing sawit

Pada webinar juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara Gapki dengan Aspekpir tentang pembinaan kemitraan dan percepatan kebun plasma PIR kelapa sawit.

Sementara Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PTT dan Transmigrasi M Nurdin, menyatakan total investasi di kawasan transmigrasi baru untuk pembangunan kebun dan sarana prasarana Rp18,62 triliun. Ada 44 badan usaha telah bermitra, dan 42 diantaranya bergerak dalam perkebunan kelapa sawit.

Sampai Oktober 2020 berdasarkan data rencana kerja penanaman modal kebun inti 138.803,14 hektare, realisasi 78.715,87 hektare. Kemudian rencana kebun plasma 150.399,55 hektare, realisasi 47.291,43 hektare, dan rencana tenaga kerja 49.571 KK realisasi 21.433 KK.

Baca juga: Gapki catat ekspor minyak sawit turun 8,3 persen, terbesar ke China