Gara-gara Benih Lobster KKP Dinilai Abai Program Prioritas Lain

Dusep Malik, Reza Fajri
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kasus korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo disebut mengindikasikan bahwa selama ini KKP hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menilai KKP sebenarnya punya peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha di masa krisis seperti saat ini. Sayangnya hal itu gagal dijalankan secara sungguh-sungguh oleh KKP.

"Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP di mana sampai dengan bulan September 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28 persen dari pagu APBN sebesar Rp5,08 triliunan," kata koordinator Nasional DFW Mohammad Abdi Suhufan, Dikutip Sabtu 28 November 2020.

Kondisi ini dinilai ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhkan intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha.

Yang paling memprihatinkan, kata Abdi, adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp328 miliar atau 32,24 persen dari pagu sebesar Rp1,018 triliun.

"Tujuan pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai," ujar Abdi.

Momentum saat ini disebut perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.

"PR KKP masih banyak seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemic, mendorong BUMN perikanan untuk mengaktifkan Sistem Logistik Ikan yang mandek serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan," kata Abdi.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo dan sejumlah pejabat. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa Edhy diamankan petugas KPK pada Rabu dini hari, 25 November 2020 di Bandara Soetta.

Penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK diduga akibat korupsi ekspor benih lobster yang selama ini telah gaduh diberitakan.

KPK menduga Edhy Prabowo telah menerima suap dari Chairman PT Dua Putra Perkasa, Suharjito yang merupakan salah satu eksportir benur atau benih lobster. Penyidik juga menduga Edhy Prabowo menerima suap dari sejumlah eksportir lainnya.

Berdasar penelusuran KPK sejauh ini, Suharjito diduga baru memberikan suap sekitar Rp2 miliar. Yakni, sebesar Rp731 juta yang ditransfer ke rekening PT Aero Citra Kargo atas kegiatan ekspor benih lobster.

Serta, sebesar US$100 ribu yang diduga diberikan Suharjito kepada Edhy Prabowo melalui stafsusnya Safri dan seorang swasta Amiril Mukminin.