Gara-Gara Pandemi Covid-19, Menkeu Banyak Negara Pusing Atur Kebijakan Fiskal

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa banyak negara mengubah arah kebijakan fiskal karena adanya pandemi Covid-19. Penyebaran virus asal China ini membuat pendapatan negara meleset dari target.

"Yang penting setelah pandemi, semua negara yang benar-benar mengalami pergantian negara dan kebijakan fiskal, pada saat yang sama penurunan pendapatan terjadi," kata dia saat menjadi pembicara di OECD secara virtual, Kamis (28/1/2021).

Kementerian Keuangan di setiap negara saat ini memiliki tugas cukup berat. Yakni bagaimana merespons serta mengkonsolidasikan seluruh kebijakan fiskal.

"Di setiap negara, Kementerian Keuangan memiliki tugas yang sulit untuk mengkonsolidasikan dan mendayagunakan kebijakan fiskal mereka," kata dia.

Pemerintah memang berkomitmen melanjutkan kebijakan-kebijakan yang konstruktif untuk menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang diperkirakan terjadi hingga tahun ini. Setidaknya ada empat prioritas kebijakan fiskal yang tengah disusun pada RAPBN 2021.

Prioritas Kebijakan Fiskal

Petugas melakukan pengepakan lembaran uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (21/12). Bank Indonesia (BI) mempersiapkan Rp 193,9 triliun untuk memenuhi permintaan uang masyarakat jelang periode Natal dan Tahun Baru. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Petugas melakukan pengepakan lembaran uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (21/12). Bank Indonesia (BI) mempersiapkan Rp 193,9 triliun untuk memenuhi permintaan uang masyarakat jelang periode Natal dan Tahun Baru. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, sesuai dengan tema utama pada prioritas kebijakan fiskal tahun 2021, pemerintah fokus terhadap percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural. Di mana prioritas kebijakan fiskal yang pertama adalah melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya, langkah-langkah di bidang kesehatan tentang penanggulangan wabah Covid-19 supaya bisa dikendalikan menjadi hal yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi. Sebab, akar dari permasalahan ini adalah keberadaan virus yang menginfeksi banyak manusia sehingga mengganggu interaksi antar manusia dan berimplikasi kepada perputaran ekonomi.

"Sejalan dengan itu, kebijakan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga diprioritaskan dengan cara memperkuat perekonomian domestik supaya lebih tangguh dan berdaya saing," kata dia di Jakarta, Jumat (11/9/2021).

Selanjutnya, prioritas kebijakan fiskal kedua tahun depan juga diarahkan pada penguatan reformasi struktural. Reformasi struktural akan dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi menjadi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan.

Dia menyebutkan, program reformasi anggaran menjadi prioritas kebijakan fiskal yang ketiga di tahun 2021. Program ini mencakup reformasi pada sektor penerimaan negara baik itu pada sisi perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maupun pada kebijakan transfer fiskal. Kemudian, peningkatkan kualitas belanja negara dan peningkatan kesinambungan fiskal jangka panjang juga menjadi bagian dari program reformasi penganggaran.

"Kita akan menggunakan pelajaran dari pandemi ini pada reformasi anggaran. Saat ini, (dalam kondisi pandemi) banyak dari kegiatan pemerintah bisa dijalankan secara virtual. Kita akan melanjutkan apa yang bisa kita lakukan pada saat ini, dan menggunakan momentum ini untuk efisiensi pada program reformasi anggaran," kata dia.

Selanjutnya, efisiensi pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang bisa dilakukan secara virtual tersebut akan menjadikan salah satu acuan bagi Pemerintah untuk bisa melakukan realokasi anggaran belanja negara kepada kegiatan yang lebih produktif sehingga bisa meningkatkan kualitas belanja pemerintah.

Sementara prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2021 yang keempat adalah program percepatan pembangunan nasional. Hal ini diterjemahkan ke dalam percepatan prioritas pembangunan pada reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi dan ketahanan pangan nasional.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: