Garangnya Kapolri Sigit Sikat para Jenderal Nakal

Merdeka.com - Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengumumkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus kematian Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo menambah deretan jenderal polisi yang diseret ke pengadilan.

Ferdy Sambo merupakan mantan Kadiv Propam Polri yang menjadi dalang dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kasus ini bahkan menyeret tiga orang jenderal lainya.

Kapolri Sigit ingin menjadikan Polri sebagai institusi yang lebih prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi). Presisi merupakan konsep yang dibawa Sigit sejak awal dirinya diangkat jadi Kapolri.

Berikut daftar Jenderal yang disikat Kapolri Sigit:

Irjen Ferdy Sambo

Kasus yang sempat menyita banyak perhatian publik lantaran banyak kejanggalan yang terjadi menyeret nama Inspektur Jendral (Irjen) Ferdy Sambo.

Dari waktu ke waktu, timsus pun terus mengkorek berbagai informasi dari saksi saudara RE, RR, saudara AR dan P, dan saudara FS. Hingga akhirnya didapatkan temuan baru.

"Timsus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka," kata Kapolri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8).

Dirinya bahkan menegaskan dua kali bahwa skenario tembak menembak yang menewaskan Brigadir Yosua di rumah dinas Kadiv Propam Ferdy Sambo tidak terjadi.

"Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal," jelas Sigit.

Adapun motif yang dilakukan Ferdy Sambo hingga menyebabkan kematian ajudannya, semata-mata ingin melindungi harkat dan martabat keluarganya. Hal tersebut disampaikan oleh Arman Hanish selaku kuasa hukumnya.

"Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai," tutur FS melalui kuasa hukumnya pada Kamis (11/8).

Usai ditetapkan menjadi tersangka, Sambo pun dijerat pasal pembunuhan berencana Pasal 340 subsider 338 Jo 55 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara 20 tahun.

Brigjen Hendra Kurniawan

Nama Brigjen Hendra Kurniawan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan (Karo Paminal Div Propam) Polri ikut masuk dalam daftar yang diseret dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kurniawan diduga telah melanggar kode etik terkait penanganan tempat kejadian perkara (TKP) kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Kurniawan dimutasi ke Pati Yanma Polri usai Kapolri umumkan nama - nama deretan polisi yang dimutasi. Pengumuman tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (20/7)

Kini Kurniawan sedang ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat guna pemeriksaan kode etik.

Brigjen Benny Ali

Karo Provos Div Propam Polri Brigjen Benny Ali merupakan Perwira Tinggi (Pati) Bintang Satu yang namanya dinonaktifkan oleh Kapolri Sigit.

Dirinya dimutasi menjadi Pati Yanma Polri karena diduga ikut serta dalam skenario Ferdy Sambo yang mengakibatkan kematian Brigadir Yosua.

Adapun penonaktifan Benny Ali berbarengan dengan Kadiv Propam Ferdy Sambo pada Kamis (4/8) yang disampaikan langsung oleh Sigit kepada wartawan.

Brigjen Agus Budhiarto

Brigjen Agus Budhiarto selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri merupakan satu dari dua jendral yang ikut terseret di pusaran penonaktifan buntut kasus pembunuhan berencana Birgadir J.

Agus diduga ikut melanggar kode etik dan kini sedang ditahan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Diketahui, Agus sudah menjabat sebagai Kapuslabfor Bareskrim Polri sejak November 2020. Namun karir tersebut hilang sekejap mata usai pengumuman penonaktifan dari Kapolri, kini Agus dimutasi menjadi Pati Yanma Polri bersamaan tiga jendral lainnya.

Irjen Napoleon Bonaparte

Kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra melibatkan tiga jenderal polisi. Salah satunya Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini menerima suap 370.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura, yang diperkirakan sekitar Rp7,23 miliar dari Djoko Tjandra.

Dia melanggar Pasal 5 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Napoleon dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta.

Ketika menjalani masa tahanan, Napoleon kembali melakukan tindak pidana. Dia didakwa dalam kasus penganiayaan terhadap M. Kace, tersangka kasus penistaan agama. Penganiayaan ini dilakukan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Agustus 2021.

Jaksa Penuntut Umum menuntutnya dengan hukuman penjara selama satu tahun karena didakwa melanggar Pasal 170 ayat 2 KUHP dengan subsider Pasal 170 ayat 1, Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Brigjen Prasetijo Utomo

Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo turut membantu koruptor Djoko Tjandra bolak balik Indonesia dengan menghapus red notice miliknya. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta pemalsuan surat dalam kasus Djoko Tjandra tersebut. Prasetijo menerima USD100.000 sebagai suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Dia juga mengkondisikan sejumlah surat palsu untuk Djoko Tjandra, seperti surat jalan dan surat keterangan bebas Covid-19.

Prasetijo disebut melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dia dijatuhkan hukuman penjara 3,5 tahun dan denda Rp 100 juta sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2021 lalu. Adapun pada 12 April 2022, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengurangi masa tahanan Prasetijo menjadi 2,5 tahun untuk kasus surat palsu. Sedangkan dalam kasus korupsi, ia tetap menjalani masa tahanan sesuai vonis awal. [ded]