Garuda Indonesia Kritis, Sandiaga Uno Prihatin

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno turut prihatin dengan kondisi bisnis maskapai penerbangan nasional. Salah satunya yang dialami Garuda Indonesia sebagai BUMN jasa transportasi udara milik negara.

Sandiaga menilai kondisi perusahaan Garuda Indonesia menjadi bukti nyata dampak pandemi dari sektor pendukung pariwisata nasional maupun internasional.

"Isu Garuda, ini bagian dari realita. (Makanya kita) fokus paket (ke) penerbangan domestik," kata Sandiaga dalam keterangan persnya, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus memberikan dukungan kepada Garuda Indonesia untuk melakukan reposisi dan transportasi.

Sandiaga juga meminta agar Garuda fokus untuk melayani penerbangan rute domestik, khususnya bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan wisata dalam negeri.

"Kami ingin dukung maskapai penerbangan untuk melakukan reposisi dan transformasi dengan fokus ke wisatawan nusantara," kata dia.

Selain itu secara khusus pihaknya juga mengkampanyekan bangga berwisata di Indonesia untuk mengajak masyarakat mulai melakukan konsumsi. Cara ini diharapkan bisa menolong meningkatkan jumlah penumpang maskapai plat merah ini.

"Kampanye Bangga Berwisata di Indonesia aja, diharapkan bisa dorong Garuda yang sedang mengalami masa-masa sulit," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga tengah mendorong program desa wisata di berbagai wilayah di Indonesia. Adanya program ini diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata. Sebab, konsep desa wisata merupakan produk inovasi dari keadaan darurat pandemi Covid-19.

Sandiaga memastikan, desa wisata yang akan dikunjungi wisatawan domestik ini telah menerapkan protokol kesehatan pariwisata atau CHSE. Berkonsep pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

"Kita pastikan desa wisata ini menampung minat yang tinggi dari masyarakat dan akan kita siapkan CHSE-nya," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Garuda Indonesia Butuh Bantuan Pertamina

Garuda Indonesia meluncurkan livery khusus yang menampilkan visual masker pada bagian depan (hidung) pesawat Airbus A330-900 Neo yang merupakan livery masker pesawat pertama yang ada di Indonesia.
Garuda Indonesia meluncurkan livery khusus yang menampilkan visual masker pada bagian depan (hidung) pesawat Airbus A330-900 Neo yang merupakan livery masker pesawat pertama yang ada di Indonesia.

Utang maskapai nasional Garuda Indonesia terus menumpuk mencapai Rp 70 triliun dan diperkirakan terus bertambah Rp 1 triliun tiap bulannya.

Berbagai siasat pun dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan, mulai dari pensiun dini karyawan hingga penangguhan gaji komisaris. Opsi penyelamatan pun disampaikan oleh Kementerian BUMN selaku pemilik saham terbesar perseroan.

Menurut pengamat penerbangan Gatot Raharjo, Garuda juga perlu membenahi kondisi eksternal, tidak hanya internal, karena faktor eksternal juga mempengaruhi kondisi perusahaan ke depan, misalnya soal pengadaan avtur.

"Avtur (oleh Pertamina) ini hampir 30 persen biaya maskapai. Kalau avtur bisa diringankan misal harganya diturunkan atau sistem pembayaran dibuat tidak memberatkan, itu sangat membantu Garuda," kata Gatot saat dihubungi Liputan6.com, Senin (7/6/2021).

Adapun, lanjutnya, manajemen internal perusahaan sudah melakukan restrukturisasi hutang sewa dan pengadaan pesawat sebesar 20 persen dari biaya maskapai. Restrukturisasi harus didorong agar meringankan beban Garuda.

"Soal komisaris, sebaiknya tidak usah dikurangi tapi diganti dengan orang-orang yang lebih kompeten, biayanya tidak mahal kok," kata Gatot.

Kata Gatot, pemerintah sebagai pemilik saham harus bisa mempertimbangkan, apakah Garuda Indonesia masih harus menjalani penerbangan penugasan yang biasanya rugi, atau penerbangan tersebut dikurangi agar rute-rute yang rugi segera ditutup.

Soal pengaturan tarif, rute, slot (frekuensi penerbangan), bea masuk sparepart dan pesawat juga dinilai harus dilakukan pemerintah, bukan hanya untuk kebaikan operasional Garuda tapi juga maskapai lain.

"Misalnya, di satu rute itu dihitung demand, lalu pemerintah baru perhitungkan supply, dan dibagi berdasarkan jumlah layanan maskapai. Jadi maskapai tidak boleh memonopoli frekuensi penerbangan di rute tersebut," jelas Gatot.

Kemudian, maskapai harusnya dibiarkan menjual harga tiket sesuai nilai keekonomisan masing-masing, tidak perlu ditekan harus jual harga segini-segitu. Pemerintah cukup mengawasi, jangan sampai maskapai perang harga rendah yang membuat salah satu maskapai rugi dan mati.

Jika itu bisa dibenahi semua, operasional maskapai akan terjadi dan cash flow berjalan. Garuda Indonesia dan maskapai lain bisa hidup lagi.

"Intinya, kalau mau menyelamatkan Garuda, pemerintah harus melakukan pembenahan internal dan eksternal. Jika cuma internal, itu hanya jangka pendek. Habis itu akan terjadi pengulangan lagi," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel