Gedung Putih sebut tak ada konsensus intelijen mengenai imbalan Rusia

Washington (AFP) - Presiden Donald Trump tidak diberi pengarahan tentang laporan bahwa Rusia telah menawarkan imbalan kepada milisi-milisi terkait Taliban agar membunuh tentara AS di Afghanistan karena mengkhawatirkan keakuratan intelijen, kata seorang juru bicara Gedung Putih, Senin.

"Tidak ada konsensus dalam komunitas intelijen mengenai tuduhan ini," kata Kayleigh McEnany setelah Demokrat meminta pengarahan tentang apa yang diketahui Trump dan kapan terjadi.

"Faktanya, ada perbedaan pendapat," kata McEnany, yang membantah Presiden telah diberi pengarahan tentang klaim menghebohkan itu.

McEnany mengatakan bahwa briefing sedang berlangsung di Gedung Putih untuk para pemimpin senior Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat guna membahas masalah ini.

Nancy Pelosi, ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Chuck Schumer, pemimpin minoritas Senat, sebelumnya menyerukan pengarahan singkat mengenai laporan itu.

Namun demikian, sejumlah sumber media AS melaporkan pertemuan itu hanya diikuti para pemimpin Republik, dan kantor Pelosi sebelumnya mengatakan bahwa mereka tidak diundang.

Laporan New York Times, mengutip beberapa pejabat yang meminta namanya tidak disebutkan, mengatakan Trump telah diberitahu tentang temuan intelijen yang kemudian disanggahnya itu.

McEnany mengatakan briefing Gedung Putih "akan menjernihkan banyak laporan palsu dari New York Times. Presiden telah menjelaskan bahwa dia tidak pernah diberi pengarahan."

"Intelijen diverifikasi sebelum sampai kepada Presiden Amerika Serikat. Dalam kasus ini ini laporan itu tidak diverifikasi," kata dia.

Dalam sebuah surat yang sebelumnya dikeluarkan dan ditujukan kepada John Ratcliffe, direktur Intelijen Nasional, dan direktur CIA Gina Haspel, Pelosi mengatakan, "Pertanyaan yang muncul adalah: apakah presiden telah diberi pengarahan, dan jika tidak, mengapa tidak, dan mengapa Kongres tidak briefing."

Laporan New York Times yang sudah dikonfirmasi oleh beberapa media Amerika dan Inggris, mengatakan bahwa intelijen AS menyimpulkan bahwa sebuah unit intelijen militer Rusia menawarkan hadiah kepada militan-militan terkait Taliban untuk membunuh pasukan koalisi pimpinan-AS di Afghanistan.

Imbalan itu konon merupakan insentif untuk menyasar pasukan AS pada saat Trump berusaha menarik pasukan dari negara yang dilanda konflik -salah satu tuntutan utama para militan- dan mengakhiri perang terpanjang Amerika.

Pelosi, pemimpin tertinggi Demokrat di Kongres, meminta para kepala intelijen untuk mengadakan briefing antarlembaga untuk semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengenai laporan itu dan "perilaku tak terjelaskan Presiden Trump terhadap Rusia."

"Kongres dan negara membutuhkan jawaban saat ini," kata Pelosi. Dia menambahkan bahwa pengarahan itu juga harus fokus kepada "pilihan apa yang tersedia guna meminta pertanggungjawaban Rusia."

Schumer, pemimpin Demokrat di Senat, mengamini seruan Pelosi itu.

"Kita perlu tahu apakah Presiden Trump sudah diberitahu soal informasi ini, dan jika ya, kapan," kata dia.

Trump pada Minggu membantah telah diberi pengarahan tentang masalah itu ketika laporan tersebut mencuatkan lagi pertanyaan seputar keengganannya dalam berkonfrontasi dengan Rusia.

"Intel baru saja melaporkan kepada saya bahwa mereka tidak menemukan info ini kredibel, dan karena itu tidak melaporkannya kepada saya atau @VP (wakil presiden)," cuit dia.

Tetapi bahkan dalam jajaran Partai Republik, ada ungkapan keprihatinan terhadap beratnya tuduhan itu.

"Jika laporan intelijen terverifikasi bahwa Rusia atau negara lain memberikan imbalan untuk (nyawa) pasukan Amerika, maka mereka harus diperlakukan sebagai negara sponsor terorisme," kata Thom Tillis, seorang politisi Republik pada Komisi Angkatan Bersenjata Senat di Twitter.

Menurut angka resmi Pentagon, tak ada seorang pun anggota angkatan bersenjata AS yang tewas di Afghanistan sejak akhir Maret.


jh/bgs