Geledah Kantor DPRD Garut, Kejari Cari Alat Bukti Kasus Korupsi BOP dan Reses

Merdeka.com - Merdeka.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut menggeledah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan kaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para wakil rakyat.

Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Neva Sari Susanti menjelaskan, kegiatan penggeledahan dilakukan kaitan dengan tahapan proses penyidikan oleh pihaknya.

"Penyidikan itu titik beratnya adalah mengumpulkan alat bukti," jelasnya, Rabu (10/8).

Dia mengungkapkan dalam proses itu, pihaknya melakukan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan dan menguatkan siapa yang akan dijadikan tersangka. Karena bagian dari penyidikan, penggeledahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Khusus, Yosef Simbolon.

Kegiatan penggeledahan dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara. Adapun perkara yang saat ini dalam proses penyidikan adalah kaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi biaya operasional penyelenggaraan (BOP) dan reses.

“Untuk perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi BOP dan juga Reses tahun 2014-2019. (Kerugian) perhitungan kasarnya dari kami sekitar Rp 1,2 miliar,” ungkapnya.

Neva menilai bahwa langkah penggeledahan menjadi hal yang mendesak dilakukan.

“Dan harapan kami, yang kami lakukan menjawab keinginan dari masyarakat Garut bahwa kami melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara profesional. Dan intinya kami akan mengawal terus kasus ini,” pungkasnya. [fik]