Gelontorkan Rp 800 Triliun, Sri Mulyani Ajak Masyarakat Awasi Anggaran TKDD

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, berharap masyarakat untuk lebih tahu mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ini adalah salah satu instrumen penting di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sri Mulyani, tidak mudah untuk bisa mengajak masyarakat tahu mengenai TKDD. Padahal ini penting mengingat alokasi dana TKDD yang hampir mencapai Rp 800 triliun.

Oleh sebab itu, ia berharap masyarakt berperan aktif dalam mengawasi realiasi anggaran tersebut.

"TKDD itu sebenarnya sangat penting karena sepertiga dari APBN. Poin kita adalah belanja TKDD yang mendekati Rp 800 triliun, rakyat mestinya memahami untuk bisa kemudian ikut mengawasi dan juga ikut memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah bagaimana anggaran itu dibelanjakan," jelas Sri Mulyani dalam acara final lomba Bedah Data APBD pada Selasa (8/6/2021).

Sri Mulyani pun menyambut baik lomba Bedah Data APBD ini, yang dinilai bisa memberikan cara yang tidak biasa untuk bisa menyampaikan data-data APBD kepada masyarakat dengan mudah dicerna dan dianalisa.

"Mereka punya pemikiran dan ide-ide luar biasa. Pertama, semuanya menggunakan IT based dan data driven, dua hal yang sangat keren. Anak-anak muda terutama lebih terampil mengunakan teknologi menjadi technology savvy di dalam teknologi digital," jelasnya.

Sri Mulyani Akui Tak Mudah Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2022

Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan berada di rentang 5,2 - 5,8 persen. Konsumsi rumah tangga (RT) sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto (PDB) diharapkan bisa tumbuh 5,1 - 5,3 persen.

Target pertumbuhan konsumsi RT tersebut diakuinya cukup berat. Hal ini bergantung pada pengendalian Covid-19 dan keberhasilan vaksinasi.

"Konsumsi akan tumbuh 5,1 - 5,3 persen, ini sesuatu yang sebetulnya sangat cukup berat untuk dicapai karena kita tahu konsumsi sangat tergantung dari Covid-19. Kalau Covid-19 terkendali, vaksinasi sukses, pasti konsumsi bisa kembali lagi. Kalau tidak, maka ini akan segera atau akan mudah meleset ke bawah," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (2/6/2021).

Kemudian untuk investasi, diharapkan dapat merespon kinerja Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang sudah meningkat dan pemulihan pertumbuhan ekonomi. Investasi diharapkan tumbuh di rentang 5,4 - 6,9 persen pada tahun depan.

Sementara konsumsi pemerintah diprediksi tumbuh 3,2 - 4,4 persen. Ekspor dan impor masing-masing diproyeksikan tumbuh di kisaran 4,3 - 6,8 persen dan 3,6 - 7,8 persen.

"Government spending akan tetap suportif, tentu dalam desain APBN 2022 yang kita akan terus diskusikan dan bahas dengan DPR," kata Sri Mulyani.

Kendati target pertumbuhan ekonomi pada 2022 tidak mudah dicapai, Sri Mulyani mengatakan bahwa sejauh ini angka tersebut cukup konsisten dengan proyeksi berbagai lembaga internasional meskipun dengan rentang yang masih cukup lebar. Misalnya, Bank Dunia yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 5 persen dan IMF 5,8 persen.

Dari setiap proyeksi tersebut, katanya, semuanya mengatakan peran penting keberhasilan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi global.

"Kalau kita lihat dari setiap proyeksi, semuanya mengatakan subject to vaksinasi dan Covid-19, subject to pemulihan confident, subject to ekonomi global akan pulih secara berkelanjutan," tuturnya.

Menurut Sri Mulyani, mungkin tidak semua subject to tersebut bisa dikontrol oleh pemerintah. Namun untuk vaksinasi dan pengendalian Convid-19 yang bisa dikontrol oleh pemerintah akan ditingkatkan. "Sehingga kepastian dari outlook ekonomi kita di 2022 akan relatif mendekati forecast kita," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel