Gerindra Minta Jokowi Tunda Kenaikan Harga BBM Jika Keuangan Negara Masih Kuat

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah memberi sinyal penyesuaian atau kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, saat ini besaran harga dalam proses penghitungan. Presiden meminta para menteri untuk menghitung dengan hati-hati. Sebab, dampaknya sangat luas.

Partai Gerindra meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda kenaikan harga BBM bersubsidi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok tinggi. Dampaknya, daya beli masyarakat anjlok.

"Jika keuangan negara masih kuat dan memungkinkan, lebih baik jangan dinaikkan (harga BBM bersubsidi) dulu. Biarkan proses pemulihan ekonomi lebih cepat dan bangkit lebih kuat," kata Ahmad Muzani usai meresmikan Kantor DPC Partai Gerindra Brebes, Minggu (28/08).

Gerindra mengapresiasi instruksi presiden. Yakni, lebih berhati-hati, cermat dan teliti dalam mengambil keputusan. Terutama dalam mempertimbangkan efek dan dampak yang terjadi dari kebijakan agar lebih diterima masyarakat. Khususnya, melakukan koordinasi dengan semua pemangku kebijakan dalam mengkaji semua potensi risikonya.

"Partai Gerindra sebagai kekuatan politik akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat," ucapnya.

Sinyal Kenaikan Harga BBM

Diberitakan sebelumnya, Menko Luhut mengatakan Presiden Jokowi sudah berulang kali memberikan sinyal keuangan negara tidak mungkin terus menahan lonjakan harga minyak dunia. Dibandingkan harga BBM dengan negara lain, harga di Indonesia menjadi yang paling murah di antara negara kawasan.

"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin pertahankan terus demikian karena BBM kita harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita," kata Menko Luhut.

Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Salah satunya untuk menahan harga BBM tetap rendah. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.

"Kita harus siap-siap karena subsidi kita sudah Rp 502 triliun," kata dia.

Hanya saja, Menko Luhut tidak menyebutkan berapa kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah. Namun telah mengutus timnya untuk menghitung potensi kenaikan inflasi yang bisa terjadi saat harga BBM Pertalite dan Solar dinaikkan. Mengingat kenaikan harga BBM bisa merambat pada sektor-sektor lainnya. [noe]