Gerindra Siap Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer di Papua

Syahrul Ansyari
·Bacaan 3 menit

VIVA - Ketua Fraksi Gerindra DPR Papua, Yanni, menyatakan pihaknya siap memperjuangkan nasib tenaga honorer di Papua. Ia berjanji partainya akan menyampaikan soal honorer ini ke pemerintah provinsi bahkan ke pemerintah pusat.

"Jika perlu, Fraksi Gerindra Papua akan ke Jakarta untuk berjumpa dengan menPAN-RB untuk menyerahkan aspirasi dari honorer Kabupaten Sarmi,” kata Yanni melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 April 2021.

Pernyataan Yanni ini menyusul kedatangan sejumlah perwakilan tenaga honorer dari Kabupaten Sarmi ke Gerindra DPR Papua, belum lama ini. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan pengangkatan honorer yang dibuka secara besar-besaran oleh pemerintah pusat.

Yanni selaku ketua Fraksi Gerindra Papua sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra dan Anggota Komisi III DPR Papua dari daerah pemilihan (dapil) 1 di antaranya Kabupaten Sarmi, langsung menerima perwakilan tenaga honorer itu. Ia didampingi Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol dan kader Partai Gerindra Kabupaten Sarmi, Marcos Kopong LB, yang mana ia juga adalah Wakil Ketua II DPRD Sarmi.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tak Angkat Langsung Pegawai Honorer Jadi PNS

Dalam pertemuan ini, perwakilan honorer dari Kabupaten Sarmi, meminta pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua agar bisa memperhatikan ratusan nasib tenaga honorer yang ada di Kabupaten Sarmi.

Selain itu, ratusan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Sarmi ini juga meminta pembagian kuota untuk honorer di Papua agar dibagi secara merata dan seadil-adilnya.

"Jadi hasil verifikasinya nanti, itu pemerintah juga harus transparansi dan harus dipubils di media,” kata perwakilan honorer, Herits Sroyer dalam pertemuan ini.

Ia dan rekannya sengaja menemui Yanni, agar bisa menjembatani dan mendorong aspirasi mereka ke pemerintah pusat maupun kepada Pemprov Papua untuk dapat memperhatikan nasib para honorer yang ada di Kabupaten Sarmi.

“Pertemuan kami sudah lakukan dengan pemerintah Provinsi Papua selama tiga hari ini, untuk membahas tentang pengangkatan honorer. Tapi kami tidak mendaptakan hasil yang menjanjikan dan terkesan mengambang,” katanya.

Padahal, kata Sroyer, honorer dari Sarmi berjumlah 500 orang, datang untuk melakukan pertemuan dengan Pemprov Papua.

“Tidak perlu seberapa jauh perjalanan kami. Tapi ini murni perjuangan kami untuk bisa menjadi seorang PNS. Oleh karena itu kami minta Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi hargailah kami yang sudah bekerja sekian tahun, agar bisa diangkat menjadi PNS,” katanya.

Pemerataan

Lebih lanjut, Yanni menegaskan bahwa dalam pengangkatan tenaga honorer harus memperhatikan keadilan dan pemerataan.

Yanni meminta agar pemerintah transparan, sehingga dapat diketahui kuota masing-masing daerah, termasuk Sarmi, secara jelas.

Srikandi Gerindra Papua ini mengakui, jika masalah tersebut sangat serius. Apalagi kuota yang diberikan hanya 20.000 sedangkan tenaga honorer di Papua lebih dari pada kuota yang diberikan. Oleh karena itu dalam pembagiannya harus ada pemerataan dan keadilan.

“Kami juga akan minta Gubernur dan Sekda untuk kuota honorer dari Kabupaten Sarmi harus transparan dan jelas,” kata Yanni.

Pada kesempatan itu, Yanni memberikan masukan kepada Pemprov Papua, soal kuota honorer ini sebelumnya Pemprov Papua usulkan sebanyak 60.000 tenaga honorer yang harus diangkat jadi PNS. Namun yang diberikan ke Pemprov Papua hanya 20.000 kuota.

“Oleh karena itu kuota sisa 40.000 ini harus diantisipasi dan dibicarakan, jangan sampai terjadi konflik dikemudian hari” tutur Yanni.