Geruduk Jakarta, Peternak Ayam dan Mahasiswa Desak Pemerintah Stabilkan Harga Ayam

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Aksi unjuk rasa digelar di berbagai wilayah Jakarta hari ini, Senin (11/10/2021). Mereka adalah para peternak unggas mandiri dan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus.

Aksi tersebut dilangsungkan di Istana Negara, Gedung DPR RI, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Sosial (Kemensos), hingga Kantor PT Charoen Pokphand Indonedia Tbk (CPIN), dan kantor PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA).

Sekjen Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) Kadma Wijaya menyampaikan, para demonstran menagih janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membenahi kelola tata niaga ayam pedaging dan petelur yang terus-menerus mengalami kerugian.

"Aksi kami menuntut pemerintah segera memperbaiki tata niaga ayam ras pedaging dan telur. Saat ini, harga sarana pokok produksi tinggi tetapi harga jual ayam hidup dan telurnya murah sehingga sangat merugikan kami peternak rakyat mandiri pedaging dan petelur," tutur Kadma saat unjuk rasa di Gedung MPR DPR, Jakarta.

Menurut Kadma, aksi unjuk rasa tersebut meminta importir Grand Parent Stock (GPS) untuk wajib membuat pabrik olahan telur, menolak Surat Edaran Cutting yang berjilid-jilid, menaikkan harga telur dan ayam hidup sesuai Permendag No.7/2020, hingga menerbitkan Peraturan Presiden yang memberikan perlindungan terhadap peternak UMKM dan mandiri.

"Tegakkan Peraturan Menteri Pertanian 32/2017, memberikan peranan kepada BUMN/Badan Pangan Nasional untuk menstabilkan harga dan stok, melarang perusahaan integrator melakukan budidaya ayam broiler dan layer (telur)," jelasnya.

Tuntut Kementan Tuntaskan Polemik Perunggasan

Sementara itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, BEM UI, BEM Fakultas Peternakan (Fapet) Unsoed, dan BEM Fapet Unpad turut hadir memprotes harga telur dan daging yang merugikan peternak.

Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra pun melakukan perjanjian dengan menuntut Kementan dan Kemendag segera menuntaskan polemik perunggasan nasional.

Melalui Pakta Integritas yang ditandatangani perwakilan Kementan dan Kemendag, mahasiswa meminta dalam 7x24 jam kementerian dapat mengimplementasikan 4 arahan Presiden untuk penyelesaian masalah perunggasan yang disampaikan pada 15 September 2021 lalu.

"Berdasarkan kasus polemik perunggasan nasional selama 12 Tahun terakhir akibat disahkannya UU 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melegitimasi kuasa penuh untuk korporasi atau perusahaan integrasi yang kemudian memonopoli sektor perunggasan nasional dan berdampak pada hancurnya peternak rakyat mandiri, mengindikasikan bahwa aktor pemberangusan keadilan dalam prinsip ekonomi Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 tidak hanya datang dari bangsa luar, tapi juga datang dari negara itu sendiri," ujar Leon.

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Budi Setiawan mendukung aksi damai peternak unggas mandiri dan mahasiswa yang meminta pemerintah segera membenahi tata kelola perunggasan yang tidak kunjung selesai.

"Kami merespons peternak dan mahasiswa dan akan segera memanggil Menteri Pertanian untuk menjelaskan dan segera membantu penyelesaian persoalan peternak mandiri, sesuai pertemuan Presiden dengan peternak kemarin," kata Budi.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel