Gubernur: Amankan pasokan BBM untuk nelayan dan petani di Jatim

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan dan petani bisa terpenuhi dengan aman, sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhannya untuk mengoperasionalkan alat.

Gubernur mengemukakan saat ini harga BBM yang tidak naik adalah elpiji. Sedangkan, untuk harga BBM untuk kendaraan sudah ada pengumuman kenaikan. Harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

"Elpiji 3 kilogram kan tidak naik. Kalau elpiji 3 kilogram tidak naik, kami ingin memastikan, berdasarkan koordinasi saya dengan tim Pertamina, Kapolda, Pangdam bahwa stok aman," katanya di Kediri, Sabtu.

Gubernur juga mengatakan distribusi BBM juga akan dikawal oleh jajaran Polri di enam suplai poin di Jatim. Pihaknya ingin memastikan titik-titik itu terkawal dengan baik, distribusi juga terkawal baik.

Lebih lanjut, Gubernur juga meminta agar BBM terutama jenis solar untuk nelayan dan petani distribusinya bisa lancar. Kebutuhan mereka bisa terpenuhi, sebab BBM itu dimanfaatkan untuk mengoperasionalkan alat.

"Jangan sampai kekurangan BBM untuk mengoperasionalkan alsintan (alat mesin pertanian). Solar untuk nelayan terpenuhi. Nilai tukar nelayan dan petani usahakan jangan ada penurunan, karena berdampak pada kemiskinan ekstrem," kata dia.

Pemerintah saat ini memang sudah resmi menaikkan harga BBM untuk kendaraan. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.

Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi sudah mencuat dalam beberapa waktu terakhir menyusul membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp502 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta mengungkapkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar.

Saat ini, anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp502,4 triliun. Angka tersebut sudah membengkak Rp349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp152,1 triliun, sebagai upaya menahan kenaikan harga energi di masyarakat.

Baca juga: Pemerintah diminta waspada dampak harga BBM pada pertumbuhan ekonomi

Baca juga: Pertamina prediksi konsumsi BBM di Jatimbalinus naik empat persen

Baca juga: Mantan Menristek: Bantalan sosial lebih tepat ketimbang subsidi BBM

Baca juga: Buruh berikan tiga solusi terkait kenaikan harga BBM