Gubernur DKI Belum Keluarkan Penetapan UMP 2012

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat belum dapat memutuskan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2012 padahal Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo beberapa waktu lalu sempat memberikan sinyal bahwa dirinya akan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) terkait penetapan UMP tahun 2012.

"Saya masih menunggu hingga hari ini. Saya harapkan semua tim memasukkan rekomendasinya, sehingga saya belum bisa segera memutuskan UMP," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, untuk penetapan angka UMP, dirinya dibantu tim perekonomian DKI Jakarta, Dewan Pengupahan dan tim lainnya untuk memberikan masukan sebelum dikeluarkan penetapan.

"Yang sudah masuk yakni rekomendasi UMP dari Dewan pengupahan yang diajukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi," jelasnya.

Sebelumnya pula Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Deded Sukandar mengungkapkan, besaran usulan UMP DKI 2012 sudah lebih tinggi 2,5 persen dari upah minimum kota Bekasi sebesar Rp 1,491 juta.

"Kami sudah mengakomodasi keinginan para buruh dan pekerja. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari Gubernur saja," tuturnya.

Ia mengungkapkan, UMP menjadi gaji pokok bagi para pekerja yang berstatus lajang h dan memiiki masa kerja 0-12 bulan. Di luar persyaratan itu, gaji pekerja harus di atas penetapan UMP. Besaran UMP di luar perhitungan uang makan, transportasi dan lembur yang harus dibayarkan perusahaan.

"UMP sebagai tolak ukur bagi pemberian gaji terhadap para pekerja atau buruh. Jadi kalau melamar pekerjaan, gaji yang ditawarkan harus sama atau lebih di atas dari UMP tersebut," jelasnya.

Deded menegaskan, para pengusaha dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan UMP 2012 kepada Disnakertrans DKI Jakarta.

Permohonan akan ditindaklanjuti dengan menurunkan tim pengawas untuk melakukan audit keuangan dan meneliti kemampuan perusahaan, tegasnya.

Langkah ini diambuk untuk menentukan layak atau tidaknya perusahaan tersebut menerapkan penangguhan UMP.

"Harus ada bukti audit dan penelitian di lapangan langsung sebelum menyetujui

penangguhan pelaksanaan UMP. Jangan sampai buruh atau pekerjanya dirugikan. Padahal perusahaan ternyata sanggup memberikan gaji sebesar UMP 2012," paparnya.

Menurut Deded, perusahaan yang menolak memberlakukan UMP 2012 dianggap telah melakukan kejahatan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Para pengusaha yang melanggar akan dikenakan sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp 100 juta hingga 400 juta,? paparnya.

Ia menambahkan, setiap tahun hanya sebagian kecil perusahaan saja yang mengajukan permohonan penangguhan UMP.

Berdasarkan catatan Disnakertrans DKI Jakarta, pada tahun 2009 sebanyak enam perusahaan yang mengajukan penangguhan, hanya dua perusahaan yang dikabulkan permohonan.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.