Gubernur Jambi wajibkan ASN beli beras lokal, bantu kendalikan inflasi

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan telah mengeluarkan imbauan yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi yang dipimpinnya untuk membeli beras lokal demi membantu upaya pengendalian inflasi.

Haris menjadi salah satu kepala daerah yang kebagian sorotan karena provinsi Jambi menempati daftar inflasi year on year (yoy) tertinggi, sebesar 7,7 persen, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan paparan dalam arahan pengendalian inflasi daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Haris menjelaskan harga beras menjadi faktor kedua terbesar atas tingkat inflasi di Jambi dan ia beserta jajarannya sudah berusaha melakukan intervensi, tapi masih mengalami kendala di lapangan.

"Beras banyak tapi harganya belum bisa dianggap laku di pasaran karena bersaing dengan beras premium, karena banyak dari Sumsel (Sumatera Selatan)," katanya kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta selepas kegiatan.

Baca juga: Mendagri: Jambi harus lakukan pengendalian inflasi pada bahan pangan

"Beras lokal harganya murah, tapi cenderung merek luar yang lebih familiar. Kita imbau semua ASN wajib beli beras lokal, mengurangi pembelian beras premium," ujar Haris menambahkan.

Sejumlah langkah juga telah ditempuh Haris beserta jajarannya untuk menanggulangi harga cabai sebagai komoditas penyumbang utama inflasi di Jambi.

Menurut Haris, Jambi telah memasok cabai lokal maupun mendatangkan dari luar provinsi dan dilanjutkan operasi pasar yang diklaim telah sukses menurunkan harga dari Rp100.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.

"Jangka menengah kita memberikan bibit cabai ke semua warga Jambi. Ada gerakan bersama tanam cabai, semua kita kasih bibit agar supaya tiga minggu ke depan ada panen," ujarnya.

Kendati saat ini Jambi berada di posisi tingkat inflasi provinsi tertinggi, Haris cukup yakin angka 7,7 persen tersebut bisa turun.

Baca juga: Kenaikan harga cabai merah salah satu penyebab inflasi di Jambi

"InsyaAllah 7,7 bisa turun. Beliau (Presiden Jokowi) minta inflasi di bawah 5 persen. (Target kami) ikut Presiden, menekan itu paling tidak bisa 6. Kemarin 8,55 ini turun 7,7, bulan depan bisa 6," kata Haris.

Dalam paparannya saat menyampaikan arahan pengendalian inflasi daerah, Presiden Jokowi menyebutkan 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi yakni Jambi dengan 7,7 persen, Sumatera Barat (7,1), Kalimantan Tengah (6,9), Maluku (6,7), Papua (6,5), Bali (6,4), Bangka Belitung (6,4), Aceh (6,3), Sulawesi Tengah (6,2), dan Kepulauan Riau (6).

Presiden mempertanyakan keberadaan lima provinsi di Pulau Sumatera dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi yoy terburuk tersebut.

"Dan lima provinsi dan 10 provinsi. Hati-hati. Saya juga tidak tahu ini kenapa, tolong dilihat betul. Ini ada di Sumatera lima provinsi itu," ungkap Presiden.

Presiden meminta pemerintah daerah yang wilayahnya berada di jajaran inflasi tertinggi untuk segera melakukan intervensi.

Haris menjadi salah menjadi salah satu kepala daerah yang hadir langsung di Istana Merdeka mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait pengendalian inflasi daerah.

Baca juga: Presiden Jokowi minta pemda dengan inflasi tinggi lakukan intervensi
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan daerah gunakan APBD untuk tahan inflasi