Gubernur: Pelantikan Pertama Bupati Buleleng Tidak Sah

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dengan I Nyoman Sutjidra yang pertama tidak sah.

"Yang pertama itu jelas tidak sah dan bahkan bertentangan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," kata Pastika usai melantik ulang Bupati dan Wakil Bupati Buleleng di Gedung Jayasabha, Denpasar, Senin.

Pelantikan ulang dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2012-2017 ini dilakukan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Buleleng.

Putu Agus Suradnyana dengan dr I NyomanSutjidra sebelumnya telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada 24 Juli 2012 oleh Wakil Gubernur Bali AA Ngurah Puspayoga. Saat itu, muspida setempat mengambil kesepakatan bersama untuk tetap menggelar pelantikan dengan alasan menjaga kondusifitas keamanan di Buleleng.

Sementara itu, saat jadwal pelantikan, Gubernur Bali masih menjalani pengobatan di Singapura.

Pastika mengatakan, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah mengamanatkan kewenangan pelantikan ada di tangan Presiden.

Jika gubernur berhalangan, lanjut dia, tidak bisa langsung gubernur mensubstitusikan kewenangan itu.

"Gubernur harus melapor ke Presiden dan menyerahkan kembali kewenangan itu kepada Presiden. Nanti presiden baru menunjuk kembali apakah menteri dalam negeri atau yang lain sesuai dengan tata cara pemerintahan yang benar," ujarnya.

Jadi, tegas Pastika, tidak boleh juga kalau dirinya menugaskan seseorang untuk menghadiri atau melakukan pelantikan. Demikian juga tidak bisa jika gubernur membuat surat ke wakil gubernur karena kewenangan ada di presiden.

Dalam sambutannya, mantan Kapolda Bali ini pun menyampaikan potensi gejolak sosial jangan sampai mendorong terjadinya pelanggaran konstitusional yang dapat menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di daerah.

Pada pelantikan ini selain dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Buleleng juga dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Ketua KPU dan Panwas Buleleng, Ketua Majelis Desa Pakraman Kabupaten Buleleng, serta beberapa pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Bali.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.