Gunakan Atribut Parpol saat Rapat dengan DPR, Pejabat Kementan Dihukum

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera bertindak menjalankan salah satu fungsinya dalam pengawasan dan penegakan netralisas ASN atau PNS terkait sejumlah pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang terdeteksi mengenakan seragam partai politik (parpol).

Adapun kabar tersebut mengemuka saat sekelompok pejabat Kementan kedapatan memakai seragam Komando Strategis NasDem (Kostranas) dalam rapat Komisi IV DPR dengan eselon I Kementerian Pertanian pada 15 November 2021 lalu.

Ketua KASN Agus Pramusinto menyatalan, dalam Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menetapkan, PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Ketentuan ini harus dijalankan oleh setiap PNS di kalangan pemerintahan pada berbagai level jabatan, termasuk pejabat tinggi.

"Netralitas ASN adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi karena ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Apalagi bagi seorang pejabat JPT Madya yang semestinya menjadi contoh bagi bawahan," tegas Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (18/11/2021).

Atas persoalan penggunaan seragam parpol oleh beberapa pejabat teras Kementan tersebut, Agus menegaskan, KASN akan memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian pada Jumat, 19 November 2021 di kantor KASN untuk meminta klarifikasi lebih lanjut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sanksi Sesuai Koridor

Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun (kedua kiri berdiri) saat menghadiri paripurna pembukaan Sidang Paripurna Masa Persidangan IV 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2020). Rapat beragendakan penyampaian fraksi atas kerangka ekonomi makro. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun (kedua kiri berdiri) saat menghadiri paripurna pembukaan Sidang Paripurna Masa Persidangan IV 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2020). Rapat beragendakan penyampaian fraksi atas kerangka ekonomi makro. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selanjutnya, terkait dengan kemungkinan sanksi yang akan diberikan, Agus menyebut akan disesuaikan dengan kooridor ketentuan yang berlaku.

"Tentunya KASN akan melakukan pemeriksaan secara objektif dan independen," ujar dia.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel