Guru Besar UNS Soal KUHP: Usianya sudah 100 Tahun Lebih

Merdeka.com - Merdeka.com - Guru Besar Universitas Negeri Semarang (UNS) Benny Riyanto menilai, pembaruan hukum pidana melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) diperlukan. Alasannya, karena KUHP sudah berusia lebih dari satu abad.

"KUHP karena usianya sudah 100 tahun lebih, maka ini juga momentum untuk kita melakukan pembaharuan hukum pidana kita, yang akan menjadi legacy kita bersama," kata Benny di Semarang.

Pernyataan Benny tersebut tertuang dalam keterangan tertulis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rabu (9/11). Dia berharap, tahun ini, pada masa sidang terakhir DPR, RUU KUHP bisa disahkan menjadi undang-undang.

Kominfo menggandeng UNS, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan acara Kick Off Dialog Publik RUU KUHP, sebagai sarana memberikan pemahaman kepada masyarakat serta membuka ruang dialog untuk menghimpun masukan terhadap draf RUU KUHP.

"Diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik. Semoga acara ini membawa manfaat yang besar dan positif bagi kita, masyarakat dan negara," kata Koordinator Informasi dan Komunikasi Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Filmon Warouw.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan ada lima misi RUU KUHP, yaitu pertama rekodifikasi terbuka dan terbatas.

"Sekitar 75-80 persen KUHP yang sekarang digunakan tetap dipertahankan akan tetapi ditambahkan pada bab terakhir yaitu bab 34, tindak-tindak pidana khusus tapi yang diambil hanya core crimes saja, terbuka karena masih membuka untuk tindak pidana lain, tapi terbatas dengan serangkaian prasyarat KUHP yang termasuk tindak pidana khusus yaitu terorisme, pelanggaran HAM berat, narkotika, korupsi, dan money laundering," katanya.

Tuti menyatakan misi kedua yaitu demokratisasi. Ketiga, aktualisasi yaitu ketentuan yang mewadahi kondisi yang sedang terjadi saat ini. Keempat, modernisasi yang mengacu pada perkembangan dalam dunia internasional khususnya ketentuan yang sudah dirumuskan dalam treaty bodies. Dan terakhir yaitu harmonisasi agar KUHP tidak menyalip dan saling melengkapi satu sama lain.

Selain itu, Tuti juga menjelaskan tentang pedoman pemidanaan yaitu, pertama, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan derajat manusia. Kedua, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Dan ketiga jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Ali Masyhar menjelaskan ada 14 isu krusial dalam RUU KUHP.

Menurutnya, hukum diposisikan tertinggal dengan fakta sosial pada ranah hukum tertulis, namun KUHP mengedepankan hukum living law, maka tidak ada hukum yang tertinggal dengan fakta sosial karena hukum pre-existence atau hidup bersama dengan masyarakat.

"Hukum jangan terlalu tertinggalan, harus selalu bersama masyarakat," tegasnya.

Selain itu ada enam alasan untuk perubahan KUHP yaitu alasan politik, sosiologis, filosofis, praktis, adaptif dan sistematis. Ali menegaskan, secara filosofis KUHP WvS ini bukan dilahirkan dari bangsa Indonesia, sehingga tidak selaras dengan jiwa Pancasila maka dari itu KUHP harus diubah sesuai filosofi Indonesia yaitu Pancasila. [cob]