Guru-guru Pertanyakan Tunjangan Profesi

TRIBUNNEWS.COM BANDUNG, - Sejumlah organisasi guru independen mempertanyakan
beberapa  pasal yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No 74/2008. Salah satunya adalah asal 44 yang menyatakan bahwa organisasi  profesi guru haruslah memiliki kepengurusan minimal 25 persen jumlah  kabupaten dan kota di provinsi yang bersangkutan.

Padahal, jika  mengaku kepada pasal tersebut, jelas bahwa organisasi guru yang
memenuhi syarat hanyalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Pasal 44 ini menjadi krusial karena ketentuan pada pasaal tersebut
terkait langsung dengan pasal 15 PP yang sama. Pada pasal 15 disebutkan bahwa tunjangan profesi guru hanya diberikan kepada guru  yang memenuhi persyaratan, yang salah satunya adalah menjadi anggota  organisasi profesi guru.

Menurut Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), ini berarti bahwa para guru yang tidak menjadi anggota PGRI  menjadi tak berhak menerima tunjangan profesi lantaran hanya PGRI yang  saat ini memenuhi persyaratan seperti yang diatur pada pasal 44.

Adanya pasal 15 ini menunjukkan adanya upaya mengikat anggota PGRI untuk tidak berpindah organisasi guru lain karena ancamannya tidak mendapat tunjangan profesi. Ini jelas harus dipertanyakan. Kenapa  harus ikut satu organisasi saja? Kalau pun ada, banyak sekali
persyaratannya. Semua pengurus PGRI itu pejabat birokrat di  Kemendikbud. PP 44 ini mesin pembunuh organisasi guru, kami akan melawan," ujar Sekjen FGII Iwan Hermawan pada acara ulang tahun FGII sekaligus uji publik revisi PP 74/2008 di Gedung Indonesia Menggugat,
Kamis (17/1/2013).

Ia juga mengatakan, organisasi guru lazimnya menggunakan pasal 5 UU No 21 tahun 2000 tentang serikat buruh atau serikat pekerja yang menjamin  bahwa setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota  serikat pekerja atau serikat buruh dengan sekurang-kurangnya 10  anggota.

Pada acara yang sama, Ketua Bidang Organisasi dan Program Ikatan Guru Indonesia (IGI) Jawa Barat, Manik Indraprasti, mengatakan organisasi  guru bukan dilihat dari jumlahnya tapi bagaimana organisasi tersebut  bisa memberikan pelayanan bagi anggotanya.

Pihaknya juga merasa heran kenapa para guru harus masuk organisasi
guru dulu untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi. Padahal,  sebenarnya bisa saja tunjangan itu diberikan kepada orang yang berhak.

Di Indonesia, ujarnya, terdapat banyak organisasi guru seperti PGRI,
IGI, FGII, dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Selain itu ada
organisasi husus seperti Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH).

"Guru ikut organisasi jangan menjadi keterpaksaan karena hasilnya
tidak baik," katanya. (tif)

Baca  Juga  :

  • Sekeluarga Tertimpa Rumah Runtuh 6 menit lalu
  • Banyak Kartu Jamkesmas Tak Bertuan 29 menit lalu
  • Lokasi Kampanye Tertutup Belum Ada 38 menit lalu
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.