Hadapi Ancaman Covid-19 Varian Mu, Sri Mulyani Tuntut APBN Responsif

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran pemerintah tetap siaga akan potensi kehadiran Covid-19 varian Mu di Indonesia. Bendahara Negara pun meminta penggunaan anggaran baik di tingkat pemerintah pusat (APBN) maupun daerah (APBD) selalu responsif dan fleksibel.

"Karena covidnya bukanlah suatu tantangan yang statis. Hari ini kita bicara varian delta. Awal tahun lalu kita bicara tentang varian Alpha. Sekarang kita bicara tentang varian Mu. Ini lah yang menyebabkan kita semua tetap waspada," ujarnya saat membuka rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2021, Selasa (14/9/2021).

Sri Mulyani menceritakan, APBN dan keuangan negara pada 2020 lalu telah bekerja luar biasa keras dalam menghadapi pandemi Covid-19. Itu tergambar dengan adanya dua kali perubahan APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 dan Nomor 72 Tahun 2020.

"Saya sangat memahami para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga mengalami kesulitan yang tidak mudah, di dalam mengelola pandemi dan mengelola keuangan negara yang harus bergerak dan bekerja luar biasa fleksibel dan responsif," urainya.

Oleh karenanya, ia mengapresiasi seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil melalui situasi sulit tersebut.

Sri Mulyani memahami jika mereka tetap harus mengelola misi dari masing-masing instansi, namun pada saat yang sama dituntut mengelola keuangan negara di tengah ancaman pandemi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kemenkes

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia mencontohkan Kementerian Kesehatan yang terkaget mendapat alokasi anggaran besar untuk penanganan pandemi. Kemudian BNPB yang harus mengurusi Covid-19 sebagai bencana alam tambahan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang menyalurkan BPUM hingga program Kartu Prakerja.

Begitu pun pemerintah daerah, yang sekitar 30-40 persen dari alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diubah untuk program bantuan sosial (bansos). Dana tersebut digunakan untuk pengobatan, testing, tracing, hingga vaksinasi Covid-19.

"Memang 2020 vaksinasi belum begitu banyak. Namun kita sudah mulai melakukan pengadaan. 2020 tidak mudah. Ujian yang luar biasa akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, di kementerian/lembaga dan di daerah," kata Sri Mulyani.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel